Debat Dedi Mulyadi dan Anak Asal Cikarang Menuai Pro-Kontra

Video yang diunggah kanal KANG DEDI MULYADI CHANNEL (kanal Youtube milik Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar) pada 26 April 2025, berjudul “Ini Penjelasan KDM Pada Remaja Yang Kecewa Karena Rumahnya Dibongkar,” menuai berbagai macam tanggapan. Ada yang tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi karena yang dihadapinya anak kecil, ada juga yang mendukung argumennya.

Beberapa dialog yang terekam dalam video yang dimaksud, seperti berikut:

Keterangan: DM (Dedi Mulyadi), Anak Remaja (AR)

DM: Terus kemarin anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa?

AR: Saya bukan anak SMP, saya sudah lulus

DM: Darimana?

AR: Dari SMA mau lanjut kuliah

DM: Mau lanjut kuliah.

DM: ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya yah, yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada study tour, begimana tuh?

AR: Pertama gini pak, kalau sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan gak mampu, banyak rakyat miskin

DM: Rakyat miskin, gak punya rumah lagi

AR: Iya

DM: rumahnya di bantaran Kali lagi, tapi sekolahnya mau gaya-gayaan mau ada wisuda

AR: Lebih tepatnya itu bukan wisuda pak!

DM: Apa?

AR: Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman, buka proyek yah pak. . .

DM: Proyek apa?

AR: Bikin, tetep ada wisuda, cuman

DM: bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya!

AR: Perpisahan sih pak bukan wisuda

DM: yah bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda, di negara mana tuh? Hanya di Indonesia! Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah! Di kita anak TK wisuda, biaya gak?

Dijawab ramai: biaya

DM: punya rumah gak yang ikut wisuda TK itu?

AR: Punya

DM: Nggk, pake bantaran sungai, yah kan!

DM: SMP wisuda lagi, punya rumah gak? Nggk! SMA wisuda lagi, punya rumah gak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali, pada akhirnya sekolahnya ditelpon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah saya nanya, Gubernur melakukan itu buat siapa?

AR: Yah untuk rakyat semua pak.

DM: yah iya, orang tua. Iya kan!?

AR: Lebih tepatnya bukan begitu sih pak.

DM: apa?

AR: Saya kan biar adil nih yah pak, semua murid tuh biar bisa ngerasain perpisahan, wisuda itu. .

DM: terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa?

AR: Dari orang tua.

DM: Membebani gak?

AR: Yah membebani pak.

DM: Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar!?

AR: Nggk, kan ada juga lulusan yang cuman bisa sampai SD, SMP, atau SMA.

DM: kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan itu buka pada saat perpisahan? Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun.

AR: Nggk juga sih pak, saya kan ngerasa udah lulus yah. Kalau misalnya gak ada perpisahan kita tuh gak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana-gimana kumpulnya interaktif sama temen-temen gitu pak.

DM: terakhir ada interaktif. Bayar gak?

AR: Bayar.

DM: ok, yang bayar siapa?

AR: Orang tua pak

DM: hengeh (iya dalam bahasa Sunda), rumah aja gak punya, bayar perpisahan gimana speak up-nya. Harunya, saya kritik yah. Harunya speak up-nya begini kritik Gubernur, karena Gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. . .

Atas dialog itu para pengguna X memberikan berbagai macam tanggapan.

Salah satu akun terkenal di X, @kegblgnunfaedh menulis:

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi adu argumen dengan gadis yang baru saja lulus SMA. Gadis Aura Cinta mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang study tour atau kegiatan luar sekolah.

Aura Cinta merasa kebijakan itu membuat para siswa-siswi tidak memiliki kenangan di momen perpisahan.

Namun di samping itu, Aura Cinta merupakan korban penggusuran. Dia bersama orangtua dan adik-adiknya digusur gegara menempati tanah yang bukan milik pemerintah.

Perdebatan Aura Cinta dengan Dedi Mulyadi terjadi di sela-sela pertemuan membahas penggusuran.

akun @iimfahima yang mencuit:

Anak yang mendebat Dedi Mulyadi emang cara berpikirnya "salah". Namanya juga anak-anak yang tidak tumbuh di lingkungan ideal. Yang bermasalah justru Dedi, karena mempublikasikan video sehingga anak dihujat publik.

PERTAMA, dalam kasus ini ada prinsip fundamental etika kepemimpinan dan hak asasi manusia yang dilanggar: prinsip non-maleficence — do no harm. Seorang pejabat publik seperti Dedi Mulyadi, yang berposisi sebagai figur otoritas, wajib memastikan bahwa tindakannya, termasuk di media sosial, tidak menyebabkan kerugian psikologis, sosial, atau reputasional terhadap individu yang lebih rentan, apalagi anak-anak.

KEDUA, dalam konteks perlindungan anak, PBB menegaskan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan privasi. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi atau penyalahgunaan oleh media.

Memvideokan seorang anak lalu menyebarkannya ke publik, apalagi dalam konteks di mana si anak akan dihujat, jelas melanggar prinsip ini. Di negara-negara maju, tindakan seperti ini bisa berujung pada tuntutan hukum atau setidaknya kritik keras dari komunitas perlindungan anak.

KETIGA, dari perspektif leadership ethics, ada kegagalan besar di sini. Seorang leader, apalagi pejabat publik, harus tahu membedakan mana ruang koreksi privat dan mana yang pantas diumbar ke publik. Alih-alih mengedukasi secara personal dan melindungi integritas si anak, Dedi memilih jalur eksposur yang mempermalukan. Ini menunjukkan:

Kurangnya emotional intelligence,

Kurangnya public responsibility awareness,

Kurangnya media literacy dalam era digital.

KEEMPAT, anak yang tidak tumbuh di lingkungan ideal — sebenarnya adalah potret nyata dari banyak anak Indonesia hari ini: mereka tumbuh dalam ketidaklengkapan informasi, nilai yang bias, pendidikan yang compang-camping. Mereka tidak salah, mereka adalah produk lingkungan. Dan tugas seorang pemimpin bukan mempermalukan produk lingkungan ini, melainkan memperbaiki lingkungannya.

Atau, twit dari akun @PaltiWest2024 menyatakan:

Kang Dedi Mulyadi Buat Konten Diskusi Lawan remaja Yang Miskin, Kapan Lawan GRIB?!