Ketepatan Waktu Datang Penumpang Menurun, PT KAI Mencatat Peningkatan Pendapatan Sebesar 2%

Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi baru PT Kereta Api Idonesia (PT KAI), 20 Agustus 2025. Dalam paparan yang disampaikan oleh Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI, disampaikan PT KAI mengalami peningkatan pendapatan sebesar 2% pada laporan keuangan Semester I tahun 2025 jika dibandingkan dengan laporan keuangan PT KAI Semester I tahun 2024.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Bobby diketahui beberapa kabar baik berkaitan dengan kinerja PT KAI selama Semester I tahun 2025. Kabar baik tersebut berupa volume angkutan penumpang naik 9%, volume angkutan barang naik 1%, dan kecelakaan kereta api turun 50%.

Selain itu dalam laporan yang sama disampaikan Bobby bahwa EBITDA (red, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization atau pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi) naik sebanyak 18%. Tidak hanya itu total aset dan liabilities juga mengalami peningkatan. Aset PT KAI yang tadinya 95,1 Triliun Rupiah pada tahun 2024 menjadi 102,3 Triliun Rupiah pada Semester I tahun 2025 dan liabilities yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 61,8 Triliun Rupiah menjadi 65.7 Triliun Rupiah pada Semester I tahun 2025.

Dengan berbagai laporan atau kabar baik tersebut PT KAI pada Semester I tahun 2025 mencatatkan laba bersih dengan kenaikan 8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total pendapatan PT KAI pun terhitung naik sebesar 2%. Sayangnya, meskipun mengalami peningkatan dalam berbagai bagian laporan, dalam hal pelayanan yang spesifik yaitu ketepatan waktu datang penumpang mengalami penurunan sebesar 0,6%.

Catatan keuangan sebagaimana disajikan oleh Bobby juga menyajikan informasi kontribusi PT KAI terhadap keuangan Negara, yang juga mengalami peningkatan. Kontribusi KAI kepada Penerimaan Negara (tidak termasuk deviden, hanya PNBP dan Pajak) pada tahun 2024 sebesar 5,6 Triliun (PNBP: 1,3 Pajak: 4,3) sementara pada Januari-Juni (Semester I) 2025 sebesar 4,4 Triliun (PNBP: 0,9 Pajak: 3,5).

Dalam laporan yang sama disampaikan kebijakan PT KAI yang belum membagi dividen kepada Negara sebagai pemilik mayoritas dari PT KAI. Dari 2023 sampai saat ini PT KAI tidak melakukan pembagian deviden kepada Pemerintah. Hal itu diklaim PT KAI dikarenakan pertimbangan penugasan strategis pada PT KAI yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam menjalani tahun 2025 PT KAI pun mengklaim memiliki program-program kunci. Program kunci tersebut diantaranya “Optimalisasi Angkutan Penumpang Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan, Peningkatan Kapasitas Angkutan Barang di Sumbagsel (red, Sumatera bagian Selatan) maupun di Pulau Jawa untuk Mendukung Kelancaran Logistik Nasional, Kerjasama Pengembangan Aset untuk mendukung Program Strategis Pemerintah: 3 Juta Rumah Rakyat, Transformasi Digital untuk Mendukung Operasional dan Peningkatan Aspek Keselamatan Perjalanan Kereta Api, Perbaikan Tata Kelola Perawakan Prasarana Perkeretaapian yang Mengedepankan Aspek Keselamatan, dan Usulan restrukturisasi PSN Proyek KCJB”.

Menurut Bobby program-program kunci tersebut didasari tiga pilar yang diyakini PT KAI. Ketiga pilar itu berupa “Penting buat (red, untuk) negara (berdasarkan UUD 1945), Memajukan pelayanan terhadap hak hidup orang banyak, Memajukan demokrasi ekonomi”.

Pada pelaksanaan bisnis PT KAI pun terus berkembang dengan cabang-cabang usaha melalui anak perusahaan, divisi khusus, dan entitas asosiasi. Tercatat, PT KAI memiliki enam anak perusahaan (PT Reksa Multi Usaha, PT Kereta Commuter Indonesia, PT Railink, PT KA Wisata, PT KA Logistik, dan PT KA Properti Manajemen), satu divisi khusus (LRT Jabodebek), dan dua entitas asosiasi (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (Kepemilikan 60% pada KCIC) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek).

Pada Kanal Youtube TVR PARLEMEN yang menayangkan RDP Komisi VI dengan Direksi PT KAI pun dibanjiri komentar. Salah satunya akun ilham putra yang mengomentari “Semoga kebijakan pemerintah terutama Dirjen Perkeretaapian tidak menghalangi rencana pengembangan KAI”.

Akun Reni Septiani mengomentari “yang terhormat bapak/ibu direksi yang baru. kesejahteraan para tenaga kerja alih daya (outsorcing) di anak perusahaan PT. kereta api tolong diperhatikan lagi ya bu/pak,”. Akun Johanes Leo mengomentari “sengketa lahan milik PT. KAI di Bandung, dan Yogyakarta kini berlanjut dengan sengeka lahan Milik PT Kereta Api Indonesia dengan Kesultanan Deli di kota Medan”. Masih banyak komentar lain yang dapat pembaca cek pada kanal Youtube TVR PARLEMEN, klik di sini.