Tak Berani Menghadap Jokowi, Azwar Anas Ungkap Rumitnya Benahi Birokrasi

(29/08/26), Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) era Presiden Joko Widodo, Abdullah Azwar Anas, mengungkap pengalamannya saat pertama kali memimpin Kementerian PAN-RB.

Dalam sebuah siniar di kanal YouTube Rhenald Kasali bertajuk “Pengakuan Menteri Era Jokowi, Sempat Tak Berani Menghadap Presiden”, Azwar Anas mengaku sempat tidak berani menghadap Presiden Jokowi selama sekitar satu bulan setelah mulai menangani kementerian tersebut.

Bukan tanpa alasan. Menurut Anas, persoalan yang ditemukannya di birokrasi pemerintah jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan.

“Begitu masuk, kami masuk di bulan September, saya sempat enggak berani menghadap Presiden cukup lama, sebulan. Karena kalau menghadap Presiden, harus jelas yang sudah dikerjakan apa,” ujar Anas dalam perbincangan tersebut.

Bagi Anas, laporan mengenai persoalan birokrasi tidak boleh berhenti pada daftar masalah. Seorang pemimpin, kata dia, harus datang dengan pemetaan persoalan sekaligus langkah penyelesaiannya.

“Saya selalu, pokoknya setiap triwulan harus ada hasil, dampak apa,” katanya.

Dari Urus Barang ke Urus Manusia

Pengalaman di Kementerian PAN-RB menjadi tantangan baru bagi Anas setelah sebelumnya memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari hingga September 2022.

Anas menggambarkan perbedaan mendasar antara dua institusi tersebut. Jika di LKPP ia banyak berhadapan dengan persoalan sistem pengadaan barang dan jasa, maka di Kementerian PAN-RB tantangannya jauh lebih kompleks karena menyangkut manusia dan struktur birokrasi.

“Begitu masuk PAN-RB, ngurus orang, ngurus orang dan struktur,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang dihadapi adalah jumlah tenaga non-ASN dan honorer yang terus bertambah di berbagai daerah. Menurut Anas, persoalan tersebut memiliki banyak lapisan, mulai dari proses pengangkatan hingga persoalan pengelolaan data.

Ia menyebut jumlah pegawai non-PNS pada saat itu mencapai lebih dari 2,3 juta orang.

“Seluk-beluknya cukup banyak,” katanya.

“Belanja Masalah” dengan Kertas Kosong

Untuk memetakan persoalan di internal kementerian, Anas mengaku menggunakan metode sederhana yang telah diterapkannya sejak memimpin LKPP.

Pada awal memimpin, ia membagikan kertas kosong kepada para pegawai dan meminta mereka menuliskan persoalan yang mereka lihat di institusi tersebut. Pegawai bahkan tidak diwajibkan mencantumkan nama.

“Tulis di situ, enggak usah pakai nama. Apa harapanmu kepada saya ketika saya memimpin di situ? Terus apa yang belum tercapai? Masalahnya apa di kantor ini?” kata Anas.

Ia menyebut cara tersebut sebagai bentuk “belanja masalah” untuk mendapatkan gambaran paling cepat mengenai persoalan yang dihadapi organisasi.

Dari proses itu, Anas mengaku menemukan banyak pegawai dengan kemampuan tinggi yang selama ini tidak memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan.

Ada lulusan universitas luar negeri yang menurut dia, memiliki kapasitas besar, tetapi tidak optimal karena terjebak dalam struktur birokrasi dan eselonisasi.

Anas kemudian membentuk kelompok yang terdiri atas sejumlah pegawai muda berprestasi untuk lebih dekat dengan proses pengambilan kebijakan.

“Kalau saya langsung ke sini, dapat ini,” katanya, merujuk pada informasi dan solusi yang bisa diperoleh langsung dari pegawai di lapisan bawah organisasi.

Temukan Anomali Data Kepegawaian

Salah satu masalah besar yang kemudian ditemukan Anas adalah persoalan data kepegawaian di berbagai kementerian dan lembaga.

Ia mengaku melakukan pemetaan untuk mengetahui instansi mana yang memiliki persoalan data paling besar.

Dari pemetaan tersebut, ia kemudian menerapkan prinsip penentuan prioritas.

Menurut Anas, seorang pemimpin tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan secara bersamaan. Karena itu, masalah yang paling besar dan berdampak luas harus ditangani lebih dahulu.

“Kalau lima besar terselesaikan, 70 persen masalah saya selesai,” ujarnya dalam percakapan dengan Rhenald Kasali.

Selain persoalan data, Anas juga menyoroti rumitnya pengurusan hak-hak aparatur, termasuk pensiun dan kenaikan pangkat.

Ia menilai birokrasi seharusnya tidak membebani aparatur dengan proses administratif yang seharusnya dapat diselesaikan melalui integrasi data dan digitalisasi.

Menurut Anas, setelah sejumlah proses diperbaiki dan didigitalisasi, aktivitas pelayanan di sejumlah bagian Badan Kepegawaian Negara atau BKN berubah secara signifikan karena proses yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai berkurang.

Kritik Digitalisasi yang Hanya Berorientasi Aplikasi

Dalam perbincangan itu, Anas juga menyinggung cara pandang terhadap digitalisasi pemerintahan. Ia menilai digitalisasi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pembuatan aplikasi baru.

Menurut dia, persoalan utama justru terletak pada integrasi data dan sistem antarinstansi. “Sayangnya digitalisasi sekarang ini masih dimaknai dengan pembuatan aplikasi. Padahal kalau ini diintegrasikan ke dalam satu portal tentu rakyat akan mendapatkan dampak yang lebih banyak,” ujarnya.

Pandangan itu, menurut Anas, sejalan dengan pengalamannya saat memimpin Banyuwangi maupun ketika berada di pemerintahan pusat. Di Banyuwangi, ia menceritakan bagaimana data bantuan sosial diintegrasikan dengan sejumlah institusi untuk memperbaiki akurasi penerima bantuan.

Dari proses verifikasi tersebut, kata dia, ditemukan adanya penerima bantuan yang ternyata tidak lagi memenuhi kriteria, tetapi di sisi lain juga terdapat masyarakat yang seharusnya berhak namun belum menerima bantuan.

Bagi Anas, teknologi seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata, bukan sekadar memperbanyak platform digital.

Pencitraan Pemimpin ‘Tidak Relevan Lagi’

Dalam bagian lain perbincangan, Anas juga menyinggung perubahan pola penilaian masyarakat terhadap pemimpin. Ia menilai era ketika kepala daerah atau pejabat hanya mengandalkan pencitraan telah berakhir.

Menurut dia, masyarakat kini semakin mudah mengakses dan membandingkan data mengenai kinerja pemerintah. “Apalagi sekarang ini pencitraan pemimpin dan kepala daerah itu sesungguhnya berakhir, tidak relevan lagi,” kata Anas.

Ia menyebut masyarakat kini dapat membandingkan berbagai indikator, mulai dari tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia atau IPM, hingga capaian pembangunan antarwilayah.

Karena itu, menurut Anas, pertarungan kepemimpinan kini bukan hanya soal kemampuan membangun narasi emosional, tetapi juga kemampuan menghasilkan dampak yang dapat diukur.

Ia menggambarkannya sebagai pertarungan antara emotional content dan rational content. “Yang penting itu adalah dampak, hasilnya,” ujarnya.

Bagi Anas, ukuran keberhasilan pemimpin pada akhirnya dapat dilihat dari perubahan nyata yang terjadi di masyarakat, bukan semata dari pidato, popularitas, atau tampilan di media sosial.

Menolak Bawa ‘Rombongan’ ke Birokrasi

Anas juga mengungkap pandangannya mengenai praktik pergantian aparatur setiap kali terjadi pergantian pemimpin. Ia mengaku tidak membawa banyak orang dari Banyuwangi ketika memimpin LKPP maupun Kementerian PAN-RB.

Menurut Anas, aparatur yang sudah berada di dalam institusi justru dapat bekerja lebih optimal apabila diberi kepercayaan. “Biasanya orang dalam kalau diberi kepercayaan, justru dia akan bekerja berlipat ganda,” katanya.

Pengalaman tersebut, menurut Anas, sudah Ia terapkan sejak menjabat Bupati Banyuwangi. Ia mengaku pernah mendapat masukan dari tim pendukungnya untuk mengganti sejumlah camat karena dinilai tidak mendukungnya saat masa kampanye.

Namun, Anas memilih memberikan kesempatan kepada para aparatur tersebut untuk membuktikan kinerja mereka. Keputusan itu, menurut dia, justru menghasilkan loyalitas dan kinerja yang lebih baik.

“Bayangkan kalau saya tadi mengikuti catatan tadi, ini tidak mendukung saya, saya coret. Mungkin saya akan kehilangan SDM bagus untuk membantu kinerja,” ujarnya.

Bagi Anas, meritokrasi bukan sekadar slogan mengenai profesionalisme aparatur. Sistem itu, menurut dia, harus dimulai dari kemampuan pemimpin mengenali kapasitas SDM, memberikan kepercayaan, serta menempatkan orang berdasarkan kemampuan dan kontribusinya.

kontak kami

inisiatifonline@outlook.co.id

+6288906160520

Dibangun pada 2025