APBD Jawa Barat Tertekan, Pemda Pilih Menahan Rencana Pinjaman
Dalam menghadapi tekanan tersebut, Dedi mengatakan sempat mempertimbangkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, ia memilih untuk tidak mengambil pinjaman terlebih dahulu dan mencoba menahan pengeluaran yang tidak mendesak hingga November.
BERITA-PEMERINTAH
Edi.
10/12/20261 min read
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat akibat penurunan pendapatan dan besarnya kewajiban anggaran yang harus ditanggung pemerintah provinsi. Di tengah kondisi tersebut, Dedi menyatakan memilih menahan rencana pinjaman dan berupaya mengendalikan pengeluaran hingga November.
Hal itu disampaikan Dedi dalam wawancara bersama akademisi Rhenald Kasali yang diunggah melalui kanal YouTube Rhenald Kasali. Dalam perbincangan tersebut, Dedi menjelaskan sejumlah kewajiban anggaran yang menurutnya turut membatasi ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menyebut pemerintah provinsi harus menanggung pembayaran pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp600 miliar per tahun selama lima tahun. Selain itu, terdapat tunggakan pembayaran BPJS sekitar Rp350 miliar dan kebutuhan subsidi untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sekitar Rp60 miliar.
Menurut Dedi, tekanan terhadap anggaran juga terjadi seiring dengan berkurangnya pendapatan daerah. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pilihan kebijakan perpajakan berdampak pada penerimaan yang diperoleh pemerintah provinsi, sementara sebagian pendapatan berkaitan dengan kewenangan kabupaten dan kota.
Dedi menggambarkan penurunan kapasitas anggaran Jawa Barat dari sekitar Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun. Ia juga menyebut perkembangan anggaran dari kisaran Rp30 triliun menjadi Rp27,5 triliun. Setelah dilakukan rasionalisasi belanja, pemerintah provinsi masih menghadapi potensi defisit sekitar Rp3,4 triliun.
Dalam menghadapi tekanan tersebut, Dedi mengatakan sempat mempertimbangkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, ia memilih untuk tidak mengambil pinjaman terlebih dahulu dan mencoba menahan pengeluaran yang tidak mendesak hingga November.
Pilihan tersebut berarti pemerintah provinsi perlu mengatur kembali prioritas belanja di tengah keterbatasan anggaran. Dedi juga menyampaikan kemungkinan menunda pembayaran sejumlah proyek sebagai alternatif, alih-alih segera menambah beban melalui pinjaman baru.
Pembahasan anggaran itu muncul ketika Rhenald menggali persoalan yang dihadapi Dedi dalam menjalankan pemerintahan Jawa Barat. Selain membicarakan proyek pembangunan dan pelayanan publik, keduanya membahas bagaimana kewajiban keuangan serta perubahan pendapatan mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah.
Pernyataan Dedi tersebut menggambarkan upaya pemerintah provinsi menghadapi tekanan fiskal dengan menahan belanja dan menghindari penambahan utang untuk sementara. Namun, besaran defisit, rincian kewajiban, serta dampak penundaan pembayaran proyek perlu dilihat lebih lanjut melalui dokumen APBD dan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.