Dasco Layak Jadi Wakil Presiden!? Sandal Jepit pun Layak: Menyoal Keberpihakan Organisasi Mahasiswa

Boleh saja orang-orang di organisasi mahasiswa tersebut berpendapat bahwa menyatakan Sufmi Dasco Ahmad cocok menjadi wakil presiden merupakan wujud keberpihakan organisasi tersebut terhadap masyarakat. Tambahan pendapatnya mungkin begini: Sufmi Dasco merupakan tokoh yang bela terhadap rakyat sehingga mendukungnya sama dengan menunjukan keberpihakan terhadap rakyat. Masuk akal!?

OPINI

Aang S.M.

11/17/20263 min read

Kalau cuma sekedar berpendapat jangankan Sufmi Dasco Ahmad, boleh juga jika ada yang berpendapat bahwa Sandal Jepit lebih layak jadi wakil presiden dibanding dengan seluruh politisi yang kini ada dalam radar kandidat kuat menjadi wakil presiden.

Namanya pendapat, bunyinya bisa sarkastik, bisa penuh emosional, bisa pula seperti pendapat orang mabuk karena sudah malas mengomentari hal-hal yang bagi si pembuat pendapat sudah tidak penting lagi. Hanya sekedar pendapat tidak cukup berpengaruh terhadap kepatuhan penyelenggara negara terhadap konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Indonesia, memiliki kualifikasi sendiri terkait siapa yang boleh dan bisa untuk mengisi jabatan wakil presiden. Silakan cek ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Paragraf awal tulisan ini tidak untuk berbicara soal hukum pergantian wakil presiden, bukan soal ketentuan konstitusionalnya bagaimana, tapi soal siapapun bisa berpendapat soal siapa yang layak jadi wakil presiden. Namun, sangat disayangkan ada pengurus pusat organisasi mahasiswa yang menyatakan Sufmi Dasco Ahmad layak untuk jadi wakil presiden.

Sangat disayangkan bukan karena pendapatnya, sekali lagi perlu ditekankan, bebas bebas saja memiliki pendapat. Disayangkan karena pendapat tersebut mempengaruhi kredibilitas keberpihakan organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa masih berpihak pada kepentingan publik atau sudah berpihak pada kepentingan praktis politis!?

Boleh saja orang-orang di organisasi mahasiswa tersebut berpendapat bahwa menyatakan Sufmi Dasco Ahmad cocok menjadi wakil presiden merupakan wujud keberpihakan organisasi tersebut terhadap masyarakat. Tambahan pendapatnya mungkin begini: Sufmi Dasco merupakan tokoh yang bela terhadap rakyat sehingga mendukungnya sama dengan menunjukan keberpihakan terhadap rakyat. Masuk akal!?

Masuk akal sampai kita meminjam teori political socialization, Gabriel Almond. Sederhananya teori tersebut berbunyi bahwa seseorang menyerap nilai, norma dan sikap politik dari lingkungannya berada. Berdasarkan teori ini, boleh kita berpendapat lingkungan tempat Sufmi Dasco bukan lingkungan yang terlihat pro terhadap kepentingan rakyat.

Lingkungan Sufmi Dasco saat ini adalah arsitek dari berbagai kekacauan yang terjadi di Indonesia saat ini. Penyelewengan MBG, rencana Kopdes yang tidak jelas, dan penanganan kebakaran hutan (karhutla) yang lamban lahir dari kekuasaan yang merupakan lingkungan Sufmi Dasco saat ini berada.

Memang benar ada teori lain yang menjelaskan kondisi terasing (alienasi) seseorang dari organisasinya. Misal Melvin Seeman membagi alienasi seorang individu dari organisasinya menjadi 5 jenis yang salah satu jenisnya adalah normlessness atau anomie, yaitu kondisi dimana seseorang merasa nilai dan norma pribadinya berbeda dengan organisasi atau lingkungan Ia berada saat ini. Sufmi Dasco nampaknya tidak masuk dalam kondisi anomie ini, Ia adalah salah satu representasi kuat kekuasaan saat ini.

Penalaran-penalaran di atas yang menimbulkan tidak ada ruang bagi organisasi mahasiswa yang menyatakan Sufmi Dasco layak menjadi wakil presiden untuk berkilah bahwa pernyataannya merupakan wujud dari keberpihakan terhadap rakyat. Sudah jelas keberpihakannya kepada kekuasaan dan menghamba padanya tanpa menimbang nasib buruk rakyat.

Sikap-sikap demikian yang ditunjukan oleh organisasi mahasiswa lama, besar dan bersejarh itulah yang nampaknya menimbulkan kini yang lebih populer adalah Gerakan Sosial Baru. Salah satu hal yang membedakan antara Gerakan Sosial Lama dan Gerakan sosial baru adalah soal struktur organisasisnya.

Pada Gerakan Sosial Lama struktur organisasi lebih hirarkis, formal dan terpusat. Sehingga, meskipun beberapa ahli ada yang mengkategorikan organisasi mahasiswa sebagai Gerakan Sosial Baru, dari ciri yang ini sebetulnya organisasi mahasiswa di Indonesia lebih layak masuk ke kelompok Gerakan Sosial Lama.

Berbeda dengan Gerakan Sosial Lama, struktur organisasi Gerakan Sosial Baru, setidaknya menurut pendapat Paul Byrne, tidak hierarkis, tidak sentralistik, dan keorganisasian lebih longgar. Ini merupakan kelebihan sekaligus kekurangan dari Gerakan Sosial Baru. Kelebihan karena kondisi ini menyebabkan suara lebih susah dibungkam, ketika tokoh-tokoh gerakannya sudah tidak mencerminkan nilai-nilai gerakan yang dibawa maka akan ditinggalkan, mereka hanya percaya pada nilai yang diperjuangkan, bukan pada siapa yang memperjuangkan. Kekurangan karena organisasi yang longgar menyebabkan kondisi “hit and run” lebih sering terjadi, pengawalan terhadap suatu peristiwa menjadi musiman, karena tidak ada pucuk organisasi yang menentukan fokus gerakan.

Dengan gambaran secara struktur organisasi itulah maka sebetulnya gaya Gerakan Sosial Lama ini masih dibutuhkan. Organisasi Mahasiswa dengan daya tahan lebih panjang dan bisa mewariskan ide ke junior-junironya sehingga umur perjuangan lebih panjang masih sangat dibutuhkan.

Masih sangat dibutuhkan jika jelas keberpihakannya kepada rakyat. Keras menyuarakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh alat-alat negara bukan keras ketika aktor-aktor politik sedang berebut roti kekuasaan yang sering terjadi saat itu berlangsung rakyat hanya jadi korban.

Jadi siapa yang cocok jadi wakil presiden!? Siapa pun boleh. Rakyat hanya perlu fokus terhadap kejutan-kejutan kebijakan yang membuat kondisi makin tidak nyaman dan membingungkan! Oh iya, fokus bertahan hidup juga yah. . .

kontak kami

inisiatifonline@outlook.co.id

+6288906160520

Dibangun pada 2025