Dedi Mulyadi Minta Penggunaan Air Data Center di Purwakarta Diawasi Ketat
“Saya waktu itu ditelepon oleh Kang Mulyadi anggota DPR RI. Dia menyampaikan bahwa ini ada investasi nih di Jawa Barat mau bangun data center,” kata Dedi menjelaskan awal mula informasi mengenai proyek tersebut.
BERITA-PEMERINTAH
Edi.
10/12/20263 min read
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta penggunaan air untuk proyek pusat data atau data center di Purwakarta, Jawa Barat, diawasi agar tidak melampaui kebutuhan yang tercantum dalam dokumen lingkungan. Ia juga mengusulkan penghentian pasokan air apabila pemakaian fasilitas tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali dalam video berjudul “KDM KLARIFIKASI, KITA BUKTIKAN DI SINI” yang diunggah di kanal YouTube Rhenald Kasali. Dalam perbincangan tersebut, Dedi menjelaskan kronologi kunjungannya ke lokasi proyek pada 28 Juli 2026, termasuk ketika ia mempertanyakan perizinan dan sumber air yang akan digunakan.
Dedi mengatakan kunjungannya saat itu bukan untuk menghadiri acara peresmian resmi. Ia mengaku datang untuk melihat langsung rencana investasi yang sebelumnya disampaikan kepadanya.
“Saya waktu itu ditelepon oleh Kang Mulyadi anggota DPR RI. Dia menyampaikan bahwa ini ada investasi nih di Jawa Barat mau bangun data center,” kata Dedi menjelaskan awal mula informasi mengenai proyek tersebut.
Menurut Dedi, ia menerima rencana investasi itu dengan harapan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, dan mendorong perkembangan industri di Jawa Barat. Namun, ia menegaskan bahwa proses perizinan tetap harus dipenuhi.
Saat tiba di lokasi pada 28 Juli 2026, Dedi mengaku mendapati tenda yang telah dipasang. Ia kemudian mempertanyakan tujuan pemasangan tenda tersebut karena tidak berniat menghadiri acara formal.
Dedi juga memperlihatkan rekaman percakapannya dengan pihak proyek. Dalam rekaman itu, ia menanyakan apakah persyaratan perizinan telah dipenuhi.
“PBG-nya itu daerah kabupaten yang punya. Sudah keluar belum?” ujar Dedi, mengulang pertanyaannya mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia kemudian menyebut pihak proyek menjawab bahwa PBG belum terbit. Dedi juga mengatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum selesai ketika ia menanyakannya.
Menurut Dedi, ia telah meminta agar persyaratan tersebut segera dipenuhi sejak kunjungan pada Juli, bukan baru setelah persoalan proyek ramai diperbincangkan pada September 2026.
Rhenald mempertanyakan perbedaan kesan antara rekaman ketika Dedi melakukan peletakan batu pertama dan unggahan berikutnya yang memperlihatkan gubernur tersebut mempertanyakan perizinan proyek.
Menanggapi hal itu, Dedi mengatakan dirinya memang sempat mengikuti permintaan manajemen untuk melakukan seremoni peletakan batu pertama, meskipun sejumlah izin belum terbit. Ia mengaku tetap mengingatkan pengelola agar melengkapi persyaratan sebelum pembangunan berjalan lebih jauh.
Persoalan lain yang dibahas dalam wawancara tersebut adalah kebutuhan air untuk operasional data center. Dedi mengatakan pihak proyek menyampaikan bahwa pasokan air direncanakan melalui PDAM Purwakarta, dengan sumber air yang berkaitan dengan Waduk Jatiluhur.
Dedi memaparkan bahwa kuota air yang diberikan kepada PDAM Purwakarta disebut mencapai 3.000 liter per detik, sedangkan pemakaian saat ini, menurut penjelasannya, sekitar 380 liter per detik. Ia mengatakan kebutuhan data center pada tahap awal diperkirakan sekitar 26 liter per detik dan dapat meningkat seiring pengembangan fasilitas.
Berdasarkan perhitungan yang dipaparkannya, kebutuhan air proyek tersebut secara bertahap diperkirakan mencapai sekitar 400 liter per detik dalam lima tahun. Dedi menilai ketersediaan air masih mencukupi berdasarkan angka yang disampaikan dalam pertemuan itu.
Meski demikian, ia menekankan perlunya pengawasan agar kebutuhan aktual tidak menyimpang dari perencanaan. Ia juga menyinggung risiko perbedaan antara kebutuhan air yang tercantum dalam dokumen perizinan dan pemakaian sebenarnya.
“Bikin aja komitmen MOU bahwa air yang dibutuhkan oleh data center tidak akan lebih dari apa yang ada di AMDAL,” kata Dedi.
Ia mengusulkan adanya alat pengendali untuk memantau konsumsi air serta ketentuan tegas mengenai penghentian pasokan jika pemakaian melampaui batas yang disetujui.
Rhenald dalam percakapan tersebut turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap investasi teknologi yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Menurutnya, pembahasan mengenai proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Dedi mengatakan pengawasan sejak awal diperlukan agar kebutuhan air untuk data center tidak mengganggu penggunaan air bagi kepentingan lain, termasuk irigasi, perikanan, dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan air tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan di wilayah hulu. Dalam wawancara yang sama, Dedi menyoroti kerusakan kawasan hulu Sungai Citarum akibat pembukaan lahan untuk kebun sayur yang menurutnya mendorong penggundulan kawasan dan meningkatkan risiko sedimentasi.
Dedi menyatakan telah menginisiasi program penghijauan dengan menanam kembali pohon-pohon hutan dan memberikan upah kepada masyarakat yang merawatnya. Ia mengatakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan lingkungan sekaligus memberikan sumber penghasilan bagi warga.
Klarifikasi mengenai data center Purwakarta itu memperlihatkan bahwa pembahasan investasi tidak berhenti pada besarnya modal atau potensi ekonomi. Status perizinan, sumber pasokan air, batas konsumsi, dan mekanisme pengawasan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek.
Namun, angka kebutuhan air dan ketersediaan pasokan yang disampaikan dalam wawancara tersebut masih merupakan penjelasan Dedi berdasarkan informasi yang diperolehnya. Kepastian mengenai status perizinan, proyeksi pemakaian air, serta dampaknya terhadap pasokan bagi masyarakat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen resmi dan keterangan instansi terkait.