Gelombang Protes Pro-Palestina Kembali Warnai Jalanan Dunia, Massa Desak Sanksi terhadap Israel
Aksi tersebut turut membawa isu pertanggungjawaban pemerintah Inggris atas keterlibatannya dalam konflik. Massa meminta penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan Inggris dalam genosida terhadap rakyat Palestina. Pesan tuntutan penyelidikan itu bahkan diproyeksikan ke gedung Foreign Office.
BERITA-POLITIK INTERNASIONAL
Edi.
11/16/20264 min read
Gelombang demonstrasi pro-Palestina kembali berlangsung di sejumlah negara dalam dua pekan terakhir. Ribuan hingga ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina, sekaligus mendesak pemerintah masing-masing negara mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel di tengah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Salah satu demonstrasi terbesar berlangsung di Amsterdam, Belanda, pada Minggu, 8 November 2026. Associated Press (AP) dalam pemberitaan berjudul Tens of thousands march in Amsterdam, pressing the Dutch government on Gaza and Israel, yang dirilis 8 November 2026, melaporkan demonstrasi tersebut diikuti puluhan ribu orang. Sementara itu, Amnesty International Belanda, yang menjadi salah satu penyelenggara, memperkirakan jumlah peserta melampaui 200.000 orang.
Demonstrasi tersebut dikenal sebagai aksi Red Line. Para peserta mengenakan pakaian berwarna merah sebagai simbol garis merah yang tidak boleh dilampaui dalam menghadapi penderitaan rakyat Palestina. Aksi itu membawa tema No Money for Genocide atau tidak ada uang untuk genosida. Massa menuntut pemerintah Belanda memperketat sanksi perdagangan terhadap Israel, menghentikan penjualan senjata, serta secara resmi menyatakan tindakan Israel sebagai genosida.
Al Jazeera dalam laporan berjudul Hundreds of thousands join Amsterdam’s ‘Red Line’ protest against Israel, yang diterbitkan 8 November 2026, juga melaporkan tuntutan agar pemerintah Belanda memutus hubungan ekonomi dan militer dengan Israel. Para demonstran menilai pemerintah belum mengambil langkah yang cukup serius untuk menekan Israel. Seruan Free, Free Palestine terdengar sepanjang aksi ketika massa melintasi jalan-jalan utama Amsterdam.
Sementara itu, tuntutan serupa juga disuarakan dalam demonstrasi di London, Inggris, pada Jumat, 13 November 2026. Anadolu Agency dalam pemberitaan berjudul Protesters urge UK government to impose sanctions on Israel over Gaza genocide, yang diterbitkan 13 November 2026, melaporkan bahwa aktivis pro-Palestina berkumpul di depan Kantor Luar Negeri Inggris (Foreign Office).
Para demonstran membawa bendera Palestina dan meneriakkan tuntutan agar pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Israel, menghentikan penjualan senjata, serta meningkatkan tekanan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza. Mereka juga menyuarakan slogan “We want justice, we want action, we want boycott, we want sanctions” dan “From London to Palestine, occupation is a crime.”
Aksi tersebut turut membawa isu pertanggungjawaban pemerintah Inggris atas keterlibatannya dalam konflik. Massa meminta penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan Inggris dalam genosida terhadap rakyat Palestina. Pesan tuntutan penyelidikan itu bahkan diproyeksikan ke gedung Foreign Office.
Chris Nineham, Wakil Ketua Stop the War Coalition, menyatakan demonstrasi akan terus dilakukan sampai rakyat Palestina memperoleh kebebasan. Ia juga mendesak pemerintah Inggris menghentikan seluruh penjualan senjata kepada Israel. Sementara itu, Fran Heathcote, Sekretaris Jenderal Public and Commercial Services Union, menyoroti pembatasan bantuan kemanusiaan yang menurutnya semakin memperburuk penderitaan warga Palestina.
Kedua demonstrasi tersebut memperlihatkan bahwa protes pro-Palestina tidak hanya diarahkan untuk menyampaikan solidaritas kepada penduduk Gaza. Massa juga menuntut perubahan kebijakan luar negeri negara-negara yang dinilai memiliki hubungan perdagangan, diplomatik, maupun militer dengan Israel.
Demonstrasi juga berlangsung di Stockholm, Swedia, pada Sabtu, 7 November 2026. Anadolu Agency dalam laporan berjudul Hundreds protest Israeli attacks on Palestine, Lebanon in Sweden, yang diterbitkan 7 November 2026, memberitakan ratusan orang berkumpul di Odenplan Square untuk memprotes serangan Israel terhadap Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon.
Massa membawa berbagai spanduk dengan pesan seperti “Children are being killed in Gaza”, “Schools and hospitals are being bombed”, “Stop attacks on Lebanon”, dan “End food shortages”. Selain menuntut penghentian serangan Israel, demonstran mendesak pemerintah Swedia menghentikan penjualan senjata kepada Israel. Aktivis Swedia Malin Akerstrom menyebut situasi di Gaza sebagai genosida yang terus berlangsung dan mengkritik pemerintah-pemerintah Eropa yang dinilainya turut memungkinkan situasi tersebut berlanjut.
Di Berlin, Jerman, aksi solidaritas juga dilakukan pada Minggu, 8 November 2026. Anadolu Agency melalui pemberitaan berjudul Activists raise Palestinian flag outside German parliament, yang diterbitkan pada tanggal yang sama, melaporkan sekelompok aktivis mengganti bendera Jerman dengan bendera Palestina pada tiang bendera di depan gedung parlemen Bundestag.
Aksi tersebut dilakukan kelompok Peacefully Against Genocide sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Jerman yang dinilai terlalu berpihak kepada Israel dan tidak mengambil tindakan memadai terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Kelompok itu juga mengkritik keberlanjutan pasokan senjata Jerman kepada Israel. Polisi menangkap tiga aktivis dan membuka penyelidikan terkait dugaan penghinaan terhadap simbol negara.
Gelombang demonstrasi kemudian berlanjut pada Minggu, 15 November 2026. Anadolu Agency melalui publikasi video berjudul Pro-Palestine rallies take place across European cities, yang diterbitkan 15 November 2026, mendokumentasikan aksi solidaritas terhadap Palestina di Stockholm, Berlin, dan Milan, Italia. Demonstrasi tersebut menyoroti berlanjutnya serangan Israel ke Gaza meskipun telah diumumkan gencatan senjata.
Laporan yang sama memperlihatkan bahwa tuntutan penghentian serangan, pengakhiran blokade, dan penghentian dukungan persenjataan kepada Israel masih menjadi pesan utama gerakan solidaritas tersebut. Kehadiran demonstran di sejumlah kota Eropa pada hari yang sama memperlihatkan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil lintas negara.
Narasi utama dalam gelombang demonstrasi
Berdasarkan berbagai aksi yang diberitakan media internasional tersebut, terdapat beberapa narasi utama yang dibawa para demonstran.
Menghentikan genosida dan serangan terhadap warga sipil. Demonstran menempatkan penderitaan penduduk Gaza, terutama anak-anak, sebagai alasan utama mobilisasi. Pesan mengenai pembunuhan anak-anak, penghancuran sekolah dan rumah sakit, serta penderitaan masyarakat akibat kekurangan pangan menjadi bagian dari materi demonstrasi.
Menghentikan penjualan dan pengiriman senjata kepada Israel. Massa tidak hanya menuntut Israel menghentikan operasi militernya, tetapi juga meminta negara-negara Barat menghentikan dukungan militer yang dinilai memungkinkan operasi tersebut terus berlangsung.
Menjatuhkan sanksi ekonomi dan memutus hubungan perdagangan. Aksi Red Line di Amsterdam secara khusus membawa tuntutan agar pemerintah Belanda memperketat sanksi perdagangan, menghentikan penjualan senjata, dan mengambil tindakan konkret terhadap hubungan ekonomi dengan Israel.
Menuntut pertanggungjawaban pemerintah negara-negara Barat. Demonstran menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam menerapkan hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Di London, tuntutan bahkan diarahkan pada penyelidikan dugaan keterlibatan pemerintah Inggris dalam penderitaan rakyat Palestina.
Mengakhiri blokade dan menjamin bantuan kemanusiaan. Demonstran menuntut akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, penghentian pembatasan pasokan kebutuhan dasar, serta perlindungan bagi penduduk sipil.
Mempertahankan kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat. Sejumlah aksi, khususnya di Berlin dan London, juga memperlihatkan persoalan pembatasan demonstrasi dan ekspresi solidaritas terhadap Palestina. Isu Palestina dengan demikian tidak hanya dibawa sebagai persoalan kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan sipil.
