Guru Besar Suparji Ahmad Kritik Penegakan Hukum: Aparat Masih Bekerja dengan Kepentingan Tertentu
“Buat apa kita punya polisi, jaksa, dan hakim yang berbeda-beda, tetapi ternyata satu suara? Buat apa kalau begitu? Masing-masing harus independen sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” katanya.
BERITA-HUKUM
Edi.
11/8/20264 min read
Penegakan hukum di Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari ketidakpastian hukum, kriminalisasi, lemahnya independensi aparat peradilan, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum. Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi membutuhkan pembenahan integritas dan paradigma aparat penegak hukum.
Kritik tersebut disampaikan Suparji dalam siniar bersama Rhenald Kasali bertajuk “Ketika Penyadapan & Kriminalisasi Jadi Alat Teror, Siapa Mengawasi Siapa?” yang ditayangkan melalui kanal YouTube Rhenald Kasali. Dalam perbincangan tersebut, Suparji menghubungkan persoalan penegakan hukum dengan ketidakpastian iklim usaha, pertumbuhan ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.
Menurut Suparji, persoalan utama penegakan hukum Indonesia terletak pada masih adanya kepentingan tertentu yang mempengaruhi tindakan aparat. Kondisi tersebut membuat proses hukum tidak sepenuhnya berjalan secara objektif dan berpotensi menghasilkan keputusan yang berbeda antara satu perkara dan perkara lainnya.
“Penegak hukum yang saya katakan di awal tadi bekerja belum apa adanya, masih ada apa-apanya, masih ada kepentingan-kepentingan tertentu,” ujar Suparji.
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pembagian fungsi dalam sistem peradilan pidana. Polisi, jaksa, dan hakim seharusnya memiliki independensi dalam menjalankan kewenangan masing-masing. Ketiganya tidak boleh bekerja seperti satu kesatuan komando yang selalu membenarkan tindakan aparat pada tahap sebelumnya.
“Buat apa kita punya polisi, jaksa, dan hakim yang berbeda-beda, tetapi ternyata satu suara? Buat apa kalau begitu? Masing-masing harus independen sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” katanya.
Suparji menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana terpadu semestinya menerapkan diferensiasi fungsional dan mekanisme checks and balances. Polisi bertugas melakukan penyidikan, jaksa menjalankan penuntutan, sedangkan hakim memeriksa dan memutus perkara secara independen. Dengan demikian, hasil penyidikan tidak otomatis dianggap benar oleh jaksa dan dakwaan jaksa tidak otomatis harus dibenarkan oleh hakim.
Ia juga mengkritik praktik persidangan yang menurutnya masih mengabaikan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, termasuk keterangan saksi dan ahli yang meringankan.
“Sedih sekali kalau dibawa ke pengadilan ternyata hakim satu kor dengan jaksa dan fakta-fakta persidangan tidak diambil,” ujarnya.
Menurut Suparji, hakim seharusnya membangun kebenaran materiil melalui pemeriksaan seluruh fakta secara komprehensif. Pertimbangan hakim tidak boleh hanya bertumpu pada alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, tetapi juga harus memperhatikan bukti, saksi, dan pendapat ahli yang diajukan pihak terdakwa.
Ia mengingatkan bahwa putusan pengadilan merupakan mahkota bagi pencari keadilan. Karena itu, setiap fakta persidangan yang relevan harus ditempatkan secara proporsional dalam pertimbangan putusan.
Selain persoalan independensi hakim, Suparji menyoroti kecenderungan penegakan hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan. Menurutnya, pendekatan yang mengukur keberhasilan penegakan hukum dari banyaknya orang yang dipenjara merupakan paradigma lama yang seharusnya ditinggalkan.
Ia mengaitkan perubahan tersebut dengan perkembangan hukum pidana yang mulai mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penegakan hukum semestinya tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga memperbaiki keadaan, memulihkan kerugian, dan menyelesaikan persoalan sesuai karakter pelanggarannya.
“Pidana itu ultimum remedium, upaya pamungkas, upaya terakhir untuk menegakkan aturan. Masih bisa dicari celah-celah yang lain, apakah keperdataan, kepailitan, atau administratif,” kata Suparji.
Ia mencontohkan persoalan pengusaha yang mengalami kesulitan membayar kewajiban perpajakan. Menurutnya, keterlambatan atau ketidakmampuan membayar pajak tidak serta-merta menunjukkan adanya niat jahat. Aparat harus terlebih dahulu melihat kondisi perusahaan, penyebab kewajiban tidak terpenuhi, serta apakah terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan.
Suparji menegaskan bahwa unsur mens rea atau sikap batin pelaku menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ia membedakan pengusaha yang sengaja menggelapkan kewajiban dengan pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan dan harus menggunakan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun membayar pekerja.
Dalam konteks tindak pidana korupsi, ia juga mengingatkan bahwa kerugian negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan terjadinya tindak pidana. Unsur melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan sesuai rumusan delik yang digunakan.
Suparji kemudian menyoroti perkara seorang pengusaha bernama Syarif yang mengalami kesulitan usaha, kewajiban pajak, dan kepailitan. Menurutnya, ketika perusahaan telah berada dalam proses kepailitan, penyelesaian kewajiban harus mempertimbangkan mekanisme hukum kepailitan dan kewenangan kurator.
Ia mempertanyakan orientasi penegakan hukum yang justru memenjarakan pengusaha ketika negara sebenarnya membutuhkan pemulihan penerimaan pajak.
“Kalau kemudian bermaksud mendapatkan penerimaan negara dengan cara memenjarakan orang, maka menurut saya itu adalah cara-cara zaman Belanda, cara-cara masa lalu,” ujarnya.
Menurut Suparji, keberhasilan penegakan hukum perpajakan maupun tindak pidana korupsi seharusnya juga diukur dari keberhasilan pemulihan aset (asset recovery), bukan semata-mata dari penjatuhan pidana penjara.
“Apa untungnya negara memenjarakan? Justru tambah banyak beban negara. Tetapi kalau kemudian negara mengalami kerugian, penerimaannya berkurang, bagaimana secara persuasif pada wajib pajak atau orang yang diduga melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran?” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang memiliki diskresi luas. Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat membuka ruang bagi praktik konspirasi, jual beli perkara, hingga pemanfaatan proses hukum untuk kepentingan pribadi.
Suparji menyinggung contoh perkara Syarif yang menurut pembicaraan tersebut juga memperlihatkan dugaan permainan oknum aparat penuntut. Ia menyebut adanya dugaan permintaan aset tertentu oleh oknum, yang kemudian ditindaklanjuti setelah aparat intelijen kejaksaan turun melakukan pemeriksaan.
Baginya, kejadian semacam itu menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga pengawasan internal yang kuat dan integritas aparat.
“Ruang-ruang diskresi, ruang-ruang kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum itu kadang-kadang masih lemah dari pengawasan. Akhirnya bermain-main,” ujarnya.
Suparji juga mengkritik budaya masyarakat yang kerap memberikan stigma bersalah kepada seseorang hanya karena telah diumumkan sebagai tersangka. Ia mengingatkan bahwa asas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung selama belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus memiliki dasar serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri, menghadirkan saksi, dan mengajukan ahli yang meringankan dalam persidangan.
Ia menyebut praperadilan sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menguji tindakan penyidik, termasuk penetapan tersangka yang dinilai tidak sesuai ketentuan hukum.
Di akhir pembicaraan, Suparji menekankan bahwa pembenahan penegakan hukum harus dimulai dari aparatnya sendiri. Ia mengutip perumpamaan bahwa sapu yang kotor tidak akan mampu membersihkan sampah. Menurutnya, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil hanya dapat dilakukan apabila aparat yang menjalankannya memiliki integritas.
Kepastian hukum, independensi peradilan, pengawasan terhadap kewenangan aparat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara menjadi sejumlah hal yang menurut Suparji harus diperbaiki secara serius. Tanpa perubahan paradigma dan integritas penegak hukum, pembaruan peraturan perundang-undangan dikhawatirkan hanya berhenti sebagai perubahan norma tanpa perubahan nyata dalam praktik peradilan.