Hak dan Tujuan dalam Argumentasi Politik Menurut Ronald Dworkin

Dalam bagian Rights and Goals buku Taking Rights Seriously, Ronald Dworkin membahas perbedaan antara hak (rights) dan tujuan kolektif (goals) dalam argumentasi politik. Pembahasan ini berangkat dari pembedaan antara dua jenis argumen, yakni argumen berdasarkan prinsip dan argumen berdasarkan kebijakan. Menurut Dworkin, argumen prinsip dimaksudkan untuk menetapkan suatu hak individual, sedangkan argumen kebijakan dimaksudkan untuk menetapkan suatu tujuan kolektif. Ia merumuskan secara ringkas: “Principles are propositions that describe rights; policies are propositions that describe goals.” Artinya, prinsip adalah proposisi yang menggambarkan hak, sedangkan kebijakan adalah proposisi yang menggambarkan tujuan.

Dworkin mengakui bahwa membedakan hak dan tujuan secara langsung tidak mudah. Menyebut kebebasan berbicara sebagai hak, misalnya, karena warga negara dianggap berhak atas kebebasan tersebut, sementara peningkatan produksi persenjataan disebut sebagai tujuan karena berhubungan dengan kesejahteraan kolektif, belum benar-benar menjelaskan apa yang membedakan keduanya. Bahkan, penggunaan istilah “entitlement” atau hak untuk menjelaskan hak hanya akan menggunakan konsep yang sedang berusaha dijelaskan.

Karena itu, Dworkin memilih membuat pembeda formal dengan memperhatikan karakter distribusional dari klaim mengenai hak serta kekuatan klaim tersebut ketika berhadapan dengan klaim lain. Pembedaan ini tidak dimaksudkan untuk langsung menentukan hak apa yang benar-benar dimiliki seseorang. Fungsinya adalah memberikan cara untuk menemukan hak-hak yang diakui oleh suatu teori politik tertentu. Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah seseorang memiliki suatu hak harus dilihat dari jenis argumen yang dapat membenarkan klaim individual tersebut.

Dworkin kemudian memulai penjelasannya dari konsep tujuan politik (political aim). Suatu teori politik menganggap suatu keadaan sebagai tujuan politik apabila keadaan tersebut menjadi alasan yang mendukung suatu keputusan politik ketika keputusan itu diperkirakan dapat memajukan atau melindunginya. Sebaliknya, keputusan yang menghambat atau membahayakan keadaan tersebut menjadi alasan untuk ditolak.

Dalam kerangka tersebut, hak politik dipahami sebagai tujuan politik yang diindividualisasikan. Seseorang mempunyai hak atas kesempatan, sumber daya, atau kebebasan tertentu apabila suatu keputusan politik harus dinilai mendukung keadaan di mana orang tersebut menikmati hak itu, bahkan ketika keputusan tersebut tidak melayani tujuan politik lain atau bahkan merugikannya. Dengan demikian, keberadaan hak tidak bergantung sepenuhnya pada apakah hak tersebut menghasilkan manfaat kolektif yang lebih besar.

Hal ini berbeda dengan tujuan yang tidak diindividualisasikan. Tujuan seperti itu merupakan keadaan yang tidak secara khusus menentukan kesempatan, sumber daya, atau kebebasan tertentu bagi individu tertentu. Dworkin menyebut efisiensi ekonomi sebagai contoh tujuan kolektif. Efisiensi ekonomi menghendaki distribusi kesempatan dan beban yang menghasilkan manfaat ekonomi agregat terbesar menurut ukuran tertentu. Kesetaraan juga dapat ditempatkan sebagai tujuan kolektif apabila suatu komunitas menetapkan sasaran distribusi tertentu.

Perbedaan tersebut menjadi penting karena tujuan kolektif memungkinkan adanya pertukaran (trade-off) antara manfaat dan beban yang diterima anggota masyarakat. Suatu kebijakan dapat mengurangi manfaat yang diterima seseorang apabila pengurangan tersebut menghasilkan manfaat keseluruhan yang lebih besar. Dengan kata lain, dalam argumentasi berdasarkan tujuan kolektif, kepentingan individual dapat ditempatkan dalam perhitungan yang lebih luas mengenai manfaat bagi masyarakat.

Dworkin menjelaskan bahwa tujuan kolektif dapat mengejar lebih dari satu sasaran sekaligus. Sebuah komunitas dapat mengejar efisiensi ekonomi sekaligus kekuatan militer, misalnya. Karena itu, distribusi yang dipilih tidak hanya bergantung pada satu tujuan, tetapi pada gabungan berbagai tujuan. Semakin banyak tujuan yang hendak dicapai, semakin banyak pula kemungkinan pertukaran antara berbagai kepentingan. Keputusan mengenai suatu subsidi, misalnya, tidak dapat selalu dipahami secara terpisah karena keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas.

Hak juga dapat memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Suatu hak dapat bersifat absolut, tetapi dapat pula tidak absolut. Hak kebebasan berbicara, misalnya, secara teoritis dapat dipahami sebagai hak absolut apabila suatu teori politik tidak mengakui alasan untuk membatasi kebebasan tersebut kecuali karena kemustahilan. Namun, hak juga dapat berhadapan dengan prinsip atau kebijakan lain dalam keadaan tertentu.

Dworkin menggunakan istilah weight atau bobot untuk menjelaskan kekuatan suatu hak yang tidak bersifat absolut. Bobot suatu hak ditentukan oleh kemampuannya untuk bertahan menghadapi persaingan dengan pertimbangan lain. Dari pengertian hak tersebut, Dworkin menarik konsekuensi bahwa suatu hak tidak dapat dikalahkan oleh seluruh tujuan sosial secara sekaligus. Apabila setiap kali suatu hak bertentangan dengan tujuan kesejahteraan umum hak tersebut selalu dapat dikalahkan, maka menyebutnya sebagai “hak” tidak lagi memberikan fungsi yang berarti.

Dworkin kemudian menunjukkan bahwa status suatu tujuan politik sebagai hak atau tujuan bergantung pada tempat dan fungsinya dalam teori politik tertentu. Pernyataan yang sama dapat berfungsi sebagai hak dalam satu teori politik dan sebagai tujuan dalam teori politik lainnya. Demikian pula, sesuatu yang dianggap sebagai hak yang sangat kuat dalam satu teori dapat memiliki kedudukan yang lebih lemah dalam teori lainnya.

Dalam pembahasan berikutnya, Dworkin membedakan beberapa jenis hak. Salah satunya adalah perbedaan antara background rights dan institutional rights. Hak latar belakang memberikan dasar pembenaran terhadap keputusan politik masyarakat secara umum, sedangkan hak institusional memberikan dasar pembenaran terhadap keputusan suatu institusi politik tertentu.

Ia memberikan contoh hipotetis mengenai teori politik yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas milik orang lain apabila ia lebih membutuhkannya. Sekalipun teori tersebut mengakui hak tersebut sebagai hak latar belakang, seseorang belum tentu memiliki hak institusional untuk menuntut lembaga legislatif membuat undang-undang yang sesuai dengan hak tersebut. Ia juga belum tentu mempunyai hak institusional untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang membenarkan pengambilan milik orang lain. Dengan demikian, keberadaan hak secara umum tidak otomatis berarti adanya hak untuk memperoleh keputusan tertentu dari institusi tertentu.

Dworkin juga membedakan hak abstrak (abstract rights) dan hak konkret (concrete rights). Hak abstrak merupakan tujuan politik umum yang belum menentukan bagaimana hak tersebut harus ditimbang terhadap tujuan politik lainnya dalam keadaan tertentu. Kebebasan berbicara, martabat, dan kesetaraan dapat menjadi contoh hak abstrak. Ketika politisi berbicara mengenai hak-hak tersebut secara umum, mereka belum tentu menjelaskan bagaimana hak tersebut harus diterapkan dalam situasi sosial yang kompleks.

Hak konkret memiliki formulasi yang lebih khusus karena telah menentukan bobot suatu hak dalam menghadapi konflik tertentu. Dworkin memberikan contoh hak sebuah surat kabar untuk menerbitkan rencana pertahanan yang diklasifikasikan sebagai rahasia, sepanjang penerbitan tersebut tidak menciptakan bahaya fisik langsung bagi pasukan. Dalam contoh tersebut, hak kebebasan berbicara telah ditempatkan dalam hubungan tertentu dengan kepentingan keamanan dan kebutuhan pertahanan.

Dengan demikian, hak abstrak dapat menjadi dasar argumentasi menuju hak konkret. Hak konkret memberikan jawaban yang lebih definitif terhadap persoalan tertentu karena konflik antara hak yang satu dan kepentingan atau hak yang lain telah diperhitungkan. Pada titik ini, Dworkin menunjukkan bahwa sebuah keputusan yang tampak seperti kompromi terhadap suatu hak tidak selalu merupakan pengutamaan tujuan kolektif atas hak individual.

Pembahasan kemudian beralih pada hubungan antara prinsip dan utilitas. Dworkin mengakui kemungkinan adanya pandangan bahwa prinsip-prinsip yang diyakini masyarakat sebenarnya terbentuk karena tujuan kolektif masyarakat tersebut. Apabila suatu masyarakat percaya bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian minimal dari orang lain, misalnya, keyakinan tersebut dapat dijelaskan secara historis dengan mengatakan bahwa kesejahteraan kolektif masyarakat berkembang karena adanya keyakinan tersebut.

Namun, bagi Dworkin, penjelasan mengenai asal-usul suatu hak tidak sama dengan penjelasan mengenai kekuatan hak tersebut dalam argumentasi politik. Suatu masyarakat mungkin saja memiliki keyakinan tentang hak karena tujuan kolektif tertentu, tetapi pada suatu waktu tertentu masyarakat tersebut tetap dapat membedakan antara hak dan tujuan. Karena itu, hubungan kausal antara tujuan kolektif dan munculnya keyakinan mengenai hak tidak dengan sendirinya menghapus perbedaan antara keduanya.

Dworkin juga membahas rule utilitarianism, yaitu bentuk teori etika yang menghubungkan pembenaran suatu tindakan dengan manfaat yang dihasilkan oleh penerimaan umum terhadap aturan yang mewajibkan tindakan tersebut. Dalam kerangka semacam ini, suatu teori politik dapat memberikan hak kebebasan berbicara karena penerimaan umum terhadap hak tersebut diperkirakan menghasilkan tingkat utilitas masyarakat yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Akan tetapi, Dworkin tetap mempertahankan perbedaan antara hak institusional dan tujuan kolektif dalam teori semacam itu. Yang menentukan adalah apakah suatu teori menjadikan keberadaan hak sebagai alasan yang menentukan bagi institusi dalam kasus tertentu. Jika suatu institusi harus menghormati hak tersebut ketika menghadapi kasus tertentu, maka hak itu tetap memiliki fungsi sebagai hak, meskipun alasan historis atau teoritis yang menyebabkan teori tersebut mengakui hak itu berkaitan dengan tujuan kolektif.

Dworkin selanjutnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa argumen prinsip dan argumen kebijakan dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang sama. Ia memberikan contoh persoalan segregasi rasial. Suatu keputusan dapat dibela dengan alasan kebijakan bahwa pencampuran ras menimbulkan ketidaknyamanan yang lebih besar daripada kepuasan yang dihasilkannya. Namun, keputusan yang sama juga dapat dibela melalui argumen prinsip, misalnya dengan merujuk pada hak orang-orang yang mungkin terbunuh atau terluka akibat kerusuhan yang ditimbulkan oleh kebijakan tertentu.

Menurut Dworkin, kenyataan bahwa argumen prinsip dan kebijakan dapat sama-sama ditemukan tidak berarti keduanya memiliki kekuatan yang sama. Jika suatu klaim didasarkan pada hak kesetaraan, misalnya, klaim tersebut tidak dapat dikalahkan begitu saja oleh argumen mengenai kesejahteraan umum. Untuk mengalahkannya, diperlukan prinsip lain yang bersaing dengannya. Karena itu, jenis argumen yang digunakan tetap menentukan bagaimana suatu konflik harus dianalisis.

Bagian berikutnya membahas hubungan antara ekonomi dan prinsip. Dworkin mengaitkannya dengan rights thesis, yaitu gagasan bahwa keputusan hakim dalam perkara sulit secara karakteristik dihasilkan oleh prinsip, bukan kebijakan. Penelitian mengenai hubungan teori ekonomi dengan common law dapat terlihat seolah-olah menunjukkan bahwa hakim sebenarnya banyak mengambil keputusan berdasarkan kebijakan ekonomi.

Dworkin membedakan dua klaim. Pertama, hampir semua aturan yang dikembangkan hakim dalam bidang seperti tort (pelanggaran perdata), kontrak, dan properti dapat dikatakan berfungsi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Kedua, dalam perkara tertentu hakim secara eksplisit mendasarkan keputusan pada kebijakan ekonomi.

Menurut Dworkin, klaim pertama tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hakim menggunakan kebijakan ekonomi sebagai dasar keputusan. Sebuah aturan dapat menghasilkan efisiensi ekonomi tanpa hakim yang menciptakannya menyadari atau menggunakan efisiensi tersebut sebagai alasan. Ia memberikan contoh fellow-servant doctrine, yang oleh pengadilan pada masanya dipandang sebagai tuntutan keadilan, bukan utilitas. Ketika aturan tersebut kemudian dihapus, perubahan itu juga dijelaskan melalui pertimbangan keadilan.

Dworkin kemudian mengkritik anggapan bahwa konsep efisiensi ekonomi merupakan ukuran yang netral. Ia membahas pandangan Richard Posner mengenai alokasi sumber daya yang efisien, yaitu gagasan bahwa nilai suatu sumber daya dapat diukur berdasarkan jumlah uang yang bersedia dibayarkan seseorang untuk mendapatkannya. Menurut Dworkin, konsepsi semacam itu tidak otomatis netral karena lebih sesuai dengan teori politik tertentu yang menekankan kompetisi dan kurang sesuai dengan teori yang lebih egaliter. Dengan demikian, gagasan mengenai kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hak individual.

Pembahasan tersebut membawa Dworkin pada contoh yang lebih konkret, yaitu hukum kelalaian (negligence) dan rumusan yang dikaitkan dengan Learned Hand. Dalam bentuk sederhananya, suatu tindakan dapat dinilai tidak wajar apabila biaya untuk mencegah kecelakaan lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Sekilas, penggunaan perhitungan ekonomi seperti itu dapat dianggap sebagai argumen kebijakan karena mempertimbangkan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, Dworkin menolak anggapan bahwa setiap perhitungan ekonomi otomatis merupakan argumen kebijakan. Ia kembali pada pembedaan antara hak abstrak dan hak konkret.

Prinsip bahwa setiap anggota masyarakat berhak diperlakukan dengan penghormatan minimal oleh anggota masyarakat lainnya merupakan hak yang sangat abstrak. Dalam keadaan tertentu, menentukan apa yang dimaksud dengan penghormatan minimal membutuhkan penyeimbangan kepentingan orang yang harus dilindungi dengan kebebasan orang yang mempunyai kewajiban untuk menunjukkan perhatian dan kehati-hatian. Perbandingan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan keseimbangan tersebut tanpa mengubah argumennya menjadi argumen kebijakan.

Dworkin memperjelasnya dengan contoh seseorang yang sedang tenggelam dan dapat diselamatkan oleh orang lain dengan risiko minimal bagi penyelamat. Orang yang tenggelam, menurut argumen tersebut, mempunyai hak untuk diselamatkan. Persoalan itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan membandingkan manfaat penyelamatan dengan risiko yang ditanggung penyelamat. Namun, selama perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan hubungan antara hak orang yang tenggelam dan kewajiban orang yang dapat menyelamatkannya, argumentasi tersebut tetap merupakan argumentasi prinsip.

Perbedaannya terletak pada apakah perhitungan tersebut hanya mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang haknya sedang dipertentangkan atau memasukkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai tujuan tersendiri. Jika kewajiban menyelamatkan seseorang ditentukan berdasarkan nilai sosial orang tersebut, misalnya, maka argumentasinya berubah. Dalam contoh ekstrem yang digunakan Dworkin, seseorang yang dianggap tidak penting secara sosial dapat dibebani kewajiban menyelamatkan seorang bankir, sementara bankir tersebut tidak perlu menyelamatkan orang yang dianggap tidak penting. Pada titik itu, argumen tersebut bukan lagi argumen prinsip karena hak individu telah ditentukan berdasarkan utilitas umum.

Karena itu, Dworkin menyimpulkan bahwa rumusan Hand dan variasinya tidak harus dipahami sebagai argumen kebijakan. Rumusan tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengompromikan klaim-klaim hak abstrak yang saling bersaing, bukan sebagai cara untuk menundukkan hak individual kepada suatu tujuan kolektif.

Dworkin kemudian memperluas persoalan tersebut ke perkara lain. Hak abstrak dapat dibatasi karena keselamatan publik atau kelangkaan sumber daya penting. Namun, pembatasan itu masih dapat dipahami sebagai argumen prinsip apabila kepentingan yang dikorbankan dipahami sebagai hak pihak lain. Misalnya, pembatasan suatu hak dapat dibenarkan apabila pelaksanaan hak tersebut mengancam keamanan atau bagian yang adil dari sumber daya yang menjadi hak orang lain.

Dworkin juga memberikan contoh perkara yang dikhawatirkan akan “membanjiri” pengadilan dengan gugatan. Dalam situasi semacam itu, pengadilan dapat beranggapan bahwa menerima satu jenis gugatan akan mengurangi kemampuan pengadilan untuk menangani perkara lain yang berkaitan dengan hak-hak yang secara keseluruhan dianggap lebih penting. Dengan demikian, alasan mengenai beban pengadilan masih dapat dibaca sebagai pertimbangan mengenai hak-hak pihak lain, bukan semata-mata sebagai tujuan kolektif yang berdiri sendiri.

Di bagian akhir pembahasan sub judul yang dibahas pada artikel ini, Dworkin memberikan batas terhadap rights thesis. Menurutnya, tesis tersebut berlaku secara standar dalam perkara perdata ketika asumsi dasarnya adalah bahwa salah satu pihak memang mempunyai hak untuk menang. Dalam perkara pidana, hubungan tersebut tidak sepenuhnya simetris. Terdakwa mempunyai hak atas putusan yang menguntungkannya apabila ia tidak bersalah, tetapi negara tidak mempunyai hak yang sejajar untuk memperoleh putusan bersalah hanya karena terdakwa memang bersalah.

Karena perbedaan tersebut, dalam perkara pidana tertentu pengadilan dapat mengambil keputusan berdasarkan kebijakan tanpa menganggap bahwa terdakwa mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan. Dworkin menggunakan perkara Linkletter v. Walker dan Mapp v. Ohio sebagai ilustrasi. Dalam penjelasan yang dikutipnya mengenai Linkletter, perubahan aturan mengenai penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum dipahami sebagai langkah untuk mencegah polisi mengumpulkan bukti semacam itu pada masa mendatang, bukan semata-mata karena terdakwa memiliki hak bahwa bukti tersebut tidak boleh digunakan.

Dworkin menutup bagian ini dengan membedakan struktur perkara pidana tersebut dari perkara perdata standar. Ia tidak menyatakan bahwa keputusan konstitusional berdasarkan pertimbangan tersebut pasti benar atau bahwa penjelasan pengadilan mengenai keputusan sebelumnya pasti akurat. Yang hendak ditunjukkan adalah perbedaan struktur antara perkara yang mempertemukan hak-hak pihak yang berlawanan dan perkara pidana yang tidak mempunyai pasangan hak yang sepenuhnya simetris.

Dari keseluruhan bagian Rights and Goals, pokok pembahasan Dworkin adalah pembedaan antara hak sebagai klaim yang diindividualisasikan dan tujuan sebagai keadaan yang hendak dicapai bagi masyarakat secara keseluruhan. Hak dapat memiliki bobot yang berbeda, dapat bersifat abstrak atau konkret, serta dapat berupa hak latar belakang maupun hak institusional. Sementara itu, tujuan kolektif memungkinkan pertukaran manfaat dan beban berdasarkan manfaat agregat yang hendak dicapai.

Dworkin juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa ekonomi dalam suatu keputusan tidak dengan sendirinya menjadikan keputusan tersebut sebagai argumen kebijakan. Perhitungan ekonomi masih dapat menjadi bagian dari argumen prinsip apabila digunakan untuk menentukan hubungan antara hak-hak yang saling bersaing. Dengan kerangka tersebut, perbedaan antara principle dan policy tidak ditentukan semata-mata oleh bentuk bahasa yang digunakan, melainkan oleh fungsi argumentasi tersebut dalam menentukan hak atau tujuan yang hendak dibenarkan.

kontak kami

inisiatifonline@outlook.co.id

+6288906160520

Dibangun pada 2025