Konstitusionalisme dalam Demokrasi yang Rapuh
Ketika kekuasaan politik telah terkonsentrasi secara kuat, mahkamah konstitusi dapat diabaikan, dilemahkan, atau bahkan diubah melalui penggantian para hakimnya.
SUDUT PANDANG - POV
Arka C.G.
11/14/202612 min read
Artikel ini menguraikan pemikiran Samuel Issacharoff dalam Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitutional Courts (2015), khususnya Bab 12, “Constitutionalism in the Time of Fragile Democracies”, halaman 269–278, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Pembahasan difokuskan pada pandangan Issacharoff mengenai perkembangan demokrasi pasca-Perang Dingin, persoalan konsolidasi kekuasaan oleh partai dominan, kedudukan mahkamah konstitusi dalam menjaga persaingan politik, serta dilema yang dihadapi lembaga peradilan ketika berhadapan dengan kekuasaan politik yang semakin terkonsentrasi. Seluruh uraian dan kutipan dalam artikel ini bersumber dari bagian tersebut.
Euforia Demokrasi Pasca-Perang Dingin dan Kekeliruan Memahami Demokrasi
Samuel Issacharoff mengawali pembahasannya dengan mengingatkan bahwa sejarah perkembangan demokrasi tidak selalu bergerak menuju arah yang lebih baik. Pengalaman demokratisasi pasca-Perang Dingin memperlihatkan bagaimana optimisme terhadap kemenangan demokrasi sempat berkembang begitu kuat, terutama setelah runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet.
Berakhirnya Perang Dingin dianggap sebagai penanda kemenangan demokrasi liberal atas ideologi-ideologi yang sebelumnya menjadi pesaingnya, yakni fasisme dan komunisme. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perubahan politik di berbagai negara. Afrika Selatan mengakhiri rezim apartheid, demokrasi mulai berkembang di kawasan Pasifik, Meksiko kembali menyelenggarakan pemilihan umum yang kompetitif, dan sejumlah negara Amerika Latin mengalami stabilisasi pemerintahan sipil.
Optimisme tersebut bahkan berkaitan dengan gagasan Francis Fukuyama mengenai berakhirnya sejarah (the end of history). Fukuyama menggambarkan demokrasi liberal Barat sebagai bentuk akhir evolusi ideologi dan pemerintahan manusia.
Issacharoff mengutip pernyataan Fukuyama: “the end point of mankind’s ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.” Terjemahannya: "Titik akhir evolusi ideologis umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia."
Namun, menurut Issacharoff, optimisme tersebut dibangun di atas pemahaman yang terlalu sederhana mengenai demokrasi. Pada masa itu, demokrasi seolah-olah dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwujudkan hanya dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Begitu pemimpin terpilih, demokrasi dianggap telah berhasil dibangun dan persoalan politik dianggap selesai.
Pengalaman negara-negara pasca-Soviet, Afghanistan, dan Irak memperlihatkan bagaimana pemilihan umum menjadi ukuran yang sangat menonjol dalam menentukan legitimasi demokratis suatu pemerintahan. Padahal, penyelenggaraan pemilihan umum belum tentu menjamin keberlangsungan demokrasi.
Issacharoff kemudian menegaskan bahwa demokrasi sesungguhnya merupakan interaksi kompleks antara kedaulatan rakyat, persaingan politik, stabilitas institusi negara, keberadaan masyarakat sipil yang hidup, perantara politik yang bermakna, serta komitmen untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah dalam pemilihan hari ini agar dapat mengorganisasi diri dan memenangkan pemilihan pada masa mendatang. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan hasil akhir dari proses seleksi demokratis, tetapi bukan keseluruhan definisi demokrasi.
Dalam konteks tersebut, Issacharoff menyampaikan persoalan mendasar yang harus dihadapi mahkamah konstitusi, yaitu bagaimana memastikan agar pemilihan umum pertama tidak menjadi pemilihan umum terakhir.
Ia menuliskannya sebagai berikut: “the first election was not the last election.” Terjemahannya: "Pemilihan umum pertama bukanlah pemilihan umum yang terakhir." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan demokratisasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu pertama. Demokrasi harus mampu menjamin keberlanjutan kompetisi politik dan kemungkinan pergantian kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum berikutnya.
Persoalan Demokrasi: Konsolidasi Kekuasaan oleh Partai Dominan
Issacharoff selanjutnya menjelaskan bahwa negara-negara yang keluar dari pemerintahan otoriter atau konflik bersenjata umumnya tidak memiliki seluruh prasyarat kelembagaan demokrasi secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, menyelenggarakan pemilihan umum relatif lebih mudah dibandingkan membangun institusi yang mampu menjamin keberlangsungan demokrasi. Pengawasan pemilu, misalnya, dapat dibantu oleh lembaga internasional seperti Venice Commission dari Dewan Eropa. Akan tetapi, membangun tradisi pergantian kekuasaan secara damai merupakan persoalan yang jauh lebih sulit.
Negara demokrasi yang baru terbentuk belum memiliki rekam jejak mengenai kesediaan pemerintah yang berkuasa untuk menyerahkan jabatan kepada pihak yang memenangkan pemilihan berikutnya. Padahal, menurut Issacharoff, kemampuan melakukan pergantian kekuasaan secara damai merupakan salah satu unsur utama pemerintahan demokratis sebagaimana dibahas Adam Przeworski dan rekan-rekannya.
Dalam sejumlah kasus, pemilihan umum pertama justru menjadi arena perebutan instrumen kekuasaan negara oleh kelompok politik atau etnis tertentu. Di beberapa bekas republik Uni Soviet di Asia Tengah, pemilihan umum menjadi pendahuluan bagi konsolidasi kekuasaan otoriter yang baru. Di Belarus, sistem pemilu yang lemah memungkinkan bekas Partai Komunis kembali mengambil alih kekuasaan.
Sementara itu, terdapat negara-negara yang mengalami transisi demokrasi tetapi masih menghadapi persoalan dalam membangun institusi politik yang bertanggung jawab. Issacharoff menyebut Polandia dan Republik Ceko sebagai keberhasilan demokratisasi Eropa, sedangkan Korea Selatan, Meksiko, dan Kolombia merupakan contoh negara yang masih berjuang membangun sistem politik yang bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan ekonomi dan keamanan.
Di tengah perkembangan tersebut, Issacharoff mengidentifikasi suatu persoalan yang menurutnya menjadi ancaman baru bagi demokrasi pasca-1989. Ancaman itu bukan lagi semata-mata kembalinya rezim otoriter lama, melainkan justru konsolidasi kekuasaan demokratis secara berlebihan oleh partai politik yang semakin dominan.
Dengan kata lain, persoalan demokrasi tidak selalu muncul karena pemilu yang curang atau kekerasan politik. Persoalan juga dapat muncul ketika suatu partai berhasil mengonsolidasikan perangkat politik dan kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga partai-partai oposisi kehilangan kesempatan untuk bersaing secara efektif.
Situasi tersebut menjadi semakin rumit karena partai dominan tetap mengklaim legitimasi demokratis berdasarkan keberhasilannya memenangkan pemilihan umum. Issacharoff merumuskan persoalan tersebut melalui pernyataan: “Democracy without electoral uncertainty is precarious.” Terjemahannya: "Demokrasi tanpa ketidakpastian elektoral merupakan demokrasi yang rapuh."
Ketidakpastian elektoral yang dimaksud berkaitan dengan terbukanya kemungkinan bahwa pihak yang sedang berkuasa dapat dikalahkan dalam pemilihan umum. Apabila kemenangan suatu partai sudah dapat dipastikan karena dominasi atas seluruh perangkat politik, pemilu kehilangan fungsi utamanya sebagai mekanisme kompetisi dan pergantian kekuasaan.
Dalam situasi demikian, pemilihan umum yang secara formal tetap berlangsung dapat berubah menjadi semacam plebisit, yakni pemungutan suara yang hanya memberikan pilihan untuk menerima atau menolak penguasa yang sudah mendominasi sistem politik, tanpa adanya alternatif politik yang sungguh-sungguh kompetitif.
Issacharoff membedakan pemilihan umum yang kompetitif dengan pemungutan suara yang hanya mempertahankan legitimasi formal penguasa. Dalam sistem yang dikuasai satu partai, pemilu tidak lagi memberikan ruang bagi persaingan politik yang bermakna. Keberadaan partai oposisi dan kemungkinan pergantian kekuasaan menjadi semakin terbatas.
Ia juga menjelaskan bahwa pemikiran James Madison mengenai perlunya ambisi kekuasaan dibatasi oleh ambisi kekuasaan lainnya tetap relevan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan. Mekanisme seperti pemilihan umum berkala, sistem dua kamar legislatif dengan basis representasi yang berbeda, serta pembatasan federal terhadap kekuasaan pemerintah pusat dapat menyediakan ruang bagi oposisi untuk mengorganisasi perlawanan politik. Sebaliknya, sistem plebisiter memutus peran partai politik, proses legislatif, dan organisasi-organisasi perantara yang semestinya menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.
Issacharoff memberikan contoh Sri Lanka. United People's Freedom Alliance yang semakin dominan berusaha mengamankan masa jabatan ketiga bagi Presiden Mahinda Rajapaksa melalui pemilihan umum yang dipercepat, ketika oposisi belum terorganisasi dengan baik. Popularitas Rajapaksa meningkat setelah keberhasilan militer pemerintah mengalahkan pemberontakan Tamil Liberation Tigers. Stabilitas yang dihasilkan kemudian mendorong konsolidasi kekuasaan, termasuk perubahan konstitusi yang memungkinkan masa jabatan ketiga.
Namun, berbeda dengan pengalaman Kolombia yang juga dibahas dalam bagian sebelumnya, Rajapaksa akhirnya kalah dalam pemilihan umum awal 2015. Bagi Issacharoff, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa proses elektoral masih memiliki kemungkinan untuk menghasilkan perubahan kekuasaan meskipun terdapat dominasi politik oleh partai yang sedang berkuasa. Akan tetapi, pengalaman Sri Lanka tersebut merupakan pengecualian dibandingkan banyak negara lain yang pemilihan umumnya tidak lagi memiliki kemampuan memadai untuk membatasi kekuasaan politik.
Mahkamah Konstitusi sebagai Pembatas Konsolidasi Kekuasaan
Menghadapi persoalan konsolidasi kekuasaan oleh partai dominan, Issacharoff menempatkan mahkamah konstitusi sebagai institusi penting dalam mempertahankan persaingan demokratis. Menurutnya, salah satu karakteristik utama demokrasi baru setelah 1989 adalah pembentukan lembaga peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan kuat untuk melakukan pengujian terhadap proses politik. Ketika persaingan politik mengalami kemunduran atau bahkan gagal berfungsi, mahkamah konstitusi sering kali menjadi satu-satunya institusi yang memiliki kapasitas untuk menghadapi konsolidasi kekuasaan yang berlebihan.
Kehadiran mahkamah konstitusi memberikan sumber legitimasi konstitusional yang berbeda dari legitimasi elektoral. Artinya, kemenangan dalam pemilihan umum tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas kepada partai atau pemerintahan yang terpilih.
Meskipun demikian, Issacharoff juga menekankan bahwa mahkamah konstitusi memiliki keterbatasan mendasar ketika berhadapan dengan kekuasaan politik yang sudah terkonsolidasi. Berbeda dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, pengadilan tidak memiliki instrumen kekuasaan yang independen untuk memastikan bahwa setiap putusannya akan dilaksanakan.
Ketika kekuasaan politik telah terkonsentrasi secara kuat, mahkamah konstitusi dapat diabaikan, dilemahkan, atau bahkan diubah melalui penggantian para hakimnya. Pengalaman Rusia menjadi ilustrasi utama mengenai persoalan tersebut.
Setelah berakhirnya hierarki kekuasaan Soviet pada 1989, Mahkamah Konstitusi Rusia menjadi salah satu contoh penting perkembangan kekuasaan kehakiman pada era pasca-Soviet. Pengadilan tersebut mengeluarkan sejumlah putusan konstitusional penting, termasuk mengenai pembubaran bekas Partai Komunis dan pembentukan kembali partai-partai politik lokal, termasuk kelompok yang sebelumnya mewakili kebijakan Komunis.
Konfrontasi besar terjadi pada 1993 ketika Mahkamah Konstitusi Rusia berhadapan langsung dengan Presiden Boris Yeltsin terkait dekrit presiden yang menangguhkan parlemen. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Yeltsin telah melampaui kewenangannya dan dapat dikenai pemakzulan akibat penggunaan kekuasaan presiden yang tidak semestinya.
Sebagai respons, Yeltsin mengklaim memperoleh legitimasi melalui referendum yang mendukung agenda reformasinya. Ia kemudian membubarkan parlemen sekaligus Mahkamah Konstitusi.
Pada akhir 1993, Rusia memiliki konstitusi baru tanpa keberadaan Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut baru dibentuk kembali pada 1995, tetapi kedudukannya telah menjadi jauh lebih lemah dan kemudian semakin berada di bawah subordinasi Presiden Vladimir Putin.
Melalui pengalaman tersebut, Issacharoff memperlihatkan bahwa pengadilan konstitusi dapat menghadapi risiko serius apabila melakukan konfrontasi langsung dengan kekuasaan eksekutif yang sudah terkonsolidasi. Ia menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi berada dalam posisi paling kuat ketika terdapat ketidakpastian di antara kelompok-kelompok yang bersaing memperebutkan kekuasaan. Sebaliknya, kedudukannya menjadi sangat rentan ketika seluruh instrumen kelembagaan lainnya telah berada di bawah kendali satu partai dominan.
Namun, terdapat persoalan yang tidak mudah dihindari. Mahkamah konstitusi justru mungkin harus melakukan intervensi ketika institusi-institusi lain tidak lagi mampu membatasi kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa dan ketika kompetisi politik sudah melemah atau tidak berjalan.
Dengan demikian, lembaga peradilan konstitusi menghadapi dua risiko sekaligus: tidak bertindak ketika demokrasi sedang terancam atau melakukan tindakan yang justru membahayakan keberlangsungan dan independensi lembaga peradilan itu sendiri.
Dilema Intervensi Yudisial terhadap Kekuasaan Politik
Issacharoff kemudian menguraikan dilema yang dihadapi mahkamah konstitusi ketika berhadapan dengan pemerintahan yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum, tetapi menunjukkan kecenderungan untuk menghambat kompetisi demokratis. Persoalan utamanya adalah bagaimana pengadilan dapat membangun dasar konstitusional untuk menguji kebijakan legislatif atau perubahan konstitusi yang secara formal memperoleh legitimasi demokratis, tetapi berpotensi menghilangkan kesempatan bagi kelompok politik lain untuk bersaing memperebutkan kekuasaan.
Dalam situasi seperti itu, pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip fundamental konstitusi untuk menjelaskan ancaman yang ditimbulkan oleh konsentrasi kekuasaan. Akan tetapi, penggunaan prinsip-prinsip fundamental tersebut juga berpotensi meningkatkan konfrontasi dengan pemerintah.
Issacharoff menjelaskan adanya paradoks dalam intervensi yudisial. Semakin besar kebutuhan untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan politik, semakin besar pula kemungkinan pengadilan berada dalam posisi terisolasi karena tidak memiliki dukungan dari institusi politik lain yang mampu mengimbangi kekuasaan pemerintah.
Sebaliknya, apabila pengadilan menghindari persoalan mendasar mengenai pembatasan kekuasaan, putusannya berisiko menjadi tidak berarti. Putusan yang terlalu berhati-hati dapat kehilangan legitimasi dan dengan mudah diabaikan oleh penguasa. Dengan demikian, sikap tidak melakukan konfrontasi memang dapat menunda pertentangan, tetapi tidak selalu menyelesaikan persoalan. Bahkan, penundaan tersebut dapat membuat kekuasaan partai dominan semakin terkonsolidasi sehingga konfrontasi yang lebih besar justru tidak dapat dihindari pada masa mendatang.
Issacharoff menghubungkan persoalan ini dengan pengalaman pengadilan konstitusi di Kolombia, Afrika Selatan, India, dan Thailand. Ia membandingkan pendekatan yang ditempuh pengadilan-pengadilan tersebut dalam menghadapi kekuasaan politik yang dominan. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan satu pendekatan yudisial yang harus diterapkan secara universal. Sebaliknya, setiap intervensi pengadilan berlangsung dalam konteks politik dan kelembagaan yang berbeda.
Pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar, melakukan perubahan hukum secara bertahap, atau menggunakan pendekatan lain sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Namun, semakin dekat pengadilan mengawasi inti proses demokrasi, semakin besar pula risiko bahwa independensinya dipertanyakan. Pengadilan yang mengambil bagian terlalu jauh dalam pertarungan politik dapat dipersepsikan sebagai aktor partisan yang berpihak kepada kelompok politik tertentu.
Persoalan tersebut menjadi semakin jelas melalui pengalaman Thailand. Issacharoff mengemukakan bahwa intervensi Mahkamah Konstitusi Thailand memperlihatkan risiko ketika pengadilan terlalu jauh masuk ke dalam pertarungan politik elektoral.
Dalam konteks tersebut, pengadilan Thailand mengambil sejumlah keputusan yang berhadapan langsung dengan pemerintahan Yingluck Shinawatra dan kelompok politik pendukungnya. Intervensi pengadilan tersebut berlangsung di tengah konflik politik antara kelompok pendukung pemerintah dan kelompok oposisi.
Issacharoff mencatat bahwa meskipun putusan pengadilan disusun dengan argumentasi konstitusional yang luas, intervensinya tidak berhasil meredakan konflik yang sedang berkembang. Kerusuhan politik semakin meluas, hasil pemilihan umum dibatalkan, dan perdana menteri kemudian diperintahkan untuk meninggalkan jabatannya. Pada Mei 2014, militer mengambil alih kekuasaan dan seluruh cabang pemerintahan yang dipilih melalui pemilu ditangguhkan.
Pengalaman Thailand tersebut menunjukkan bahwa pengadilan yang terlalu dekat dengan pertarungan politik dapat menghadapi risiko kehilangan independensi institusional. Bahkan, keputusan yang disusun dengan argumentasi hukum yang kuat dapat berujung pada konsekuensi politik yang berbeda dari tujuan perlindungan demokrasi.
Issacharoff juga mengingatkan bahwa terdapat dua kemungkinan akibat dari intervensi pengadilan terhadap kekuasaan dominan. Pertama, intervensi yudisial dapat memicu konfrontasi yang terlalu dini dengan pemerintahan yang telah mengonsolidasikan kekuasaannya. Intervensi semacam itu lebih mungkin efektif ketika terdapat ketidakpastian politik dan masih ada kelompok-kelompok yang dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan. Ia memberikan contoh Ukraina pada 1994, ketika persaingan politik antarkelompok memungkinkan putusan pengadilan memperoleh dukungan dan dapat dilaksanakan.
Kedua, konfrontasi langsung dengan pemerintah dapat menempatkan pengadilan dalam posisi sebagai aktor partisan. Dalam keadaan demikian, pengadilan berisiko kehilangan kedudukannya sebagai institusi yang independen.
Issacharoff juga mengingatkan ancaman terhadap independensi pengadilan dari dua arah. Pengadilan dapat dipaksa tunduk oleh pemimpin politik yang dominan, sebagaimana terlihat dalam pengalaman Rusia. Namun, pengadilan juga dapat membahayakan dirinya sendiri ketika terlalu jauh terlibat dalam penggunaan kekuasaan pemerintahan dan pertarungan politik. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi pengadilan bukan hanya bagaimana mempertahankan prinsip konstitusional, melainkan juga bagaimana menjalankan kewenangan tersebut tanpa kehilangan independensi kelembagaannya.
Kedudukan Pengadilan dalam Menjaga Persaingan Demokratis
Dalam subbagian Courts in the Crossfire, Issacharoff membahas kedudukan mahkamah konstitusi dalam desain ketatanegaraan negara-negara demokrasi baru. Menurutnya, konstitusi yang lahir pada akhir abad ke-20 pada umumnya memberikan kewenangan pengujian yudisial yang kuat sebagai instrumen pembatas terhadap cabang-cabang kekuasaan politik.
Konstitusi tersebut juga memberikan perlindungan secara eksplisit terhadap proses demokrasi dan institusi-institusi yang menjadi bagian dari kehidupan politik demokratis, terutama partai politik.
Selain itu, sejumlah konstitusi memberikan peran administratif secara langsung kepada lembaga peradilan untuk menjaga integritas proses pemilihan umum, bahkan di luar perkara yang diajukan melalui mekanisme litigasi.
Issacharoff menjelaskan bahwa keberadaan pengadilan yang independen memberikan kepentingan kelembagaan tersendiri bagi seluruh aktor politik. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan memegang kekuasaan pada masa mendatang membuat setiap kelompok politik memiliki kepentingan terhadap keberadaan lembaga peradilan yang dapat menjadi perantara dalam menyelesaikan persoalan konstitusional.
Dalam hal ini, pengadilan dapat menjadi institusi yang memberikan perlindungan bagi kelompok politik yang berpotensi kalah dalam pemilihan umum. Akan tetapi, keberadaan pengadilan konstitusi tidak berarti bahwa seluruh persoalan demokrasi dapat diselesaikan melalui putusan hakim.
Issacharoff menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran mengenai peran pengadilan pada masa transisi demokrasi pasca-1989 selama ini banyak berfokus pada pembentukan negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan kelompok minoritas, dan pemeliharaan institusi pemerintahan yang terpisah.
Dalam perkembangan berikutnya, persoalan yang dihadapi pengadilan mengalami perubahan. Tantangannya tidak lagi hanya mempertahankan demokrasi dari sisa-sisa pemerintahan otoriter, tetapi juga membatasi kekuasaan pemerintahan yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum.
Pengadilan harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertahankan nilai-nilai konstitusional yang membatasi kewenangan mayoritas politik. Situasi tersebut berkaitan dengan konsep constrained democracy, yaitu demokrasi yang pelaksanaan kekuasaan mayoritasnya dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional.
Di sinilah letak persoalan kelembagaan yang dijelaskan Issacharoff. Pengadilan merupakan institusi yang tidak memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum secara langsung, tetapi harus menjalankan kewenangan untuk membatasi tindakan cabang kekuasaan yang justru dipilih oleh rakyat.
Dalam hubungan tersebut, Issacharoff mengingatkan pandangan Alexander Hamilton mengenai keterbatasan kekuasaan kehakiman. Pengadilan tidak memiliki kendali atas anggaran negara maupun kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, dalam konfrontasi berulang dengan kekuasaan politik yang telah mengakar, pengadilan memiliki resiko besar untuk mengalami kekalahan.
Ia juga menjelaskan bahwa perkara yang dihadapi pengadilan umumnya tidak selalu menghadirkan persoalan prinsip konstitusional yang dapat dipisahkan secara tegas dari kepentingan politik. Sebagian besar perkara justru berkaitan dengan perubahan bertahap dalam hubungan antar lembaga pemerintahan.
Oleh karena itu, intervensi pengadilan tidak selalu dapat dilakukan dengan pendekatan konfrontatif yang secara langsung mempertentangkan prinsip konstitusi dengan kehendak pemerintah.
Ketidakpastian Masa Depan Demokrasi dan Persoalan Desain Kelembagaan
Pada subbagian Uncertain Prospects, Issacharoff menggunakan ilustrasi dua orang ekonom yang terdampar di sebuah pulau tanpa makanan. Ketika sebuah kaleng makanan terdampar di pantai, salah seorang dari mereka menyarankan agar mereka mengasumsikan keberadaan pembuka kaleng.
Ilustrasi tersebut digunakan untuk menggambarkan kelemahan sejumlah nasihat mengenai pembangunan demokrasi. Menurut Issacharoff, mudah untuk menyebut pentingnya masyarakat sipil, independensi partai politik, kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta komitmen terhadap pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
Namun, persoalan sesungguhnya adalah bagaimana membangun institusi yang mampu mempertahankan ruang politik demokratis ketika komitmen terhadap kebebasan dan kompetisi politik belum terbentuk. Negara-negara pasca otoritarian dan pasca konflik tidak dapat begitu saja diasumsikan telah memiliki demokrasi yang berfungsi dengan baik. Justru, negara-negara tersebut menghadapi persoalan bagaimana menciptakan kondisi kelembagaan yang memungkinkan demokrasi dapat berlangsung.
Issacharoff kemudian menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukanlah mencari desain kelembagaan paling ideal bagi seluruh negara demokrasi dalam segala keadaan. Persoalannya adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup demokrasi ketika negara harus menstabilkan persaingan dan klaim kekuasaan yang saling bertentangan.
Ia mengingatkan bahwa sebagian besar demokrasi baru terbentuk di negara-negara yang tidak memenuhi prasyarat demokrasi sebagaimana dikemukakan John Stuart Mill, yaitu keberadaan bahasa dan kebudayaan bersama. Sebaliknya, demokrasi modern justru seringkali menjadi bagian dari upaya membangun prasyarat yang sebelumnya belum tersedia bagi penyelenggaraan pemerintahan demokratis.
Dengan demikian, demokrasi bukan selalu merupakan hasil akhir dari terbentuknya kesatuan nasional. Dalam banyak kasus, demokrasi justru menjadi bagian dari proses pembentukan kesatuan politik dan institusi yang diperlukan untuk menopang pemerintahan demokratis.
Issacharoff selanjutnya menilai bahwa desain kelembagaan baru yang muncul pada akhir abad ke-20 merupakan upaya untuk memperkuat pemerintahan demokratis yang masih rentan.
Seperempat abad setelah gelombang demokratisasi tersebut, perkembangan demokrasi masih menunjukkan hasil yang beragam. Di sejumlah bekas republik Uni Soviet di Asia Tengah, demokrasi tidak berhasil memperoleh pijakan yang kuat dan dengan cepat digantikan oleh pemerintahan otoriter.
Di negara-negara lain, seperti Ukraina dan Rusia, perkembangan demokrasi berlangsung melalui pertarungan politik yang lebih kompleks, meskipun prospeknya masih terlihat buruk.
Meskipun demikian, Issacharoff mencatat bahwa jumlah penduduk dunia yang hidup di bawah suatu bentuk pemerintahan demokratis tetap lebih besar dibandingkan seperempat abad sebelumnya, bahkan lebih besar daripada periode-periode sebelumnya.
Pemilihan umum yang kompetitif juga telah berkembang di berbagai wilayah yang sebelumnya tidak memiliki tradisi demokrasi yang kuat, termasuk Afrika, Amerika Tengah, dan kawasan Pasifik. Namun, negara-negara tersebut umumnya tidak memiliki institusi masyarakat sipil yang kuat, solidaritas nasional yang berkembang, ataupun tradisi kebebasan berbicara dan berserikat yang kokoh.
Oleh sebab itu, perkembangan demokrasi memperlihatkan hasil yang bercampur. Keberadaan pemilihan umum tidak secara otomatis menjamin bahwa institusi demokrasi akan mampu bertahan menghadapi konsolidasi kekuasaan.
Pada bagian akhir, Issacharoff kembali menempatkan mahkamah konstitusi sebagai salah satu inovasi kelembagaan paling penting dalam gelombang demokratisasi pasca-1989. Namun, ia tidak menyimpulkan bahwa mahkamah konstitusi pasti mampu menyelamatkan seluruh demokrasi yang rapuh. Kemampuan lembaga tersebut dalam menstabilkan pemerintahan demokratis masih menjadi persoalan yang belum dapat dipastikan.
Ia menutup bab tersebut dengan pernyataan: “a valiant experiment.” Terjemahannya: "Sebuah eksperimen yang berani." Pernyataan tersebut merujuk pada keputusan negara-negara demokrasi baru untuk mempercayakan tanggung jawab menjaga keberlangsungan demokrasi kepada mahkamah konstitusi.
Bagi Issacharoff, penempatan mahkamah konstitusi sebagai penjaga kehidupan demokrasi merupakan eksperimen kelembagaan yang penting dalam perkembangan demokrasi modern. Namun, hasil akhirnya masih harus dinilai melalui perkembangan sejarah demokrasi itu sendiri.
