Mahfud MD Minta Sidang MPR Terkait Pengisian Posisi Wapres Ditunda

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," tulis Mahfud dalam unggahannya.

BERITA-POLITIK HUKUM

Edi.

11/20/20262 min read

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013), Mahfud MD, meminta agar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak dilaksanakan pada 9 Desember 2026 apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden hingga batas waktu yang ditentukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (20/11/2026). Ia mengingatkan Presiden RI dan pimpinan MPR agar memperhatikan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pengisian jabatan wakil presiden.

Menurut Mahfud, apabila hingga Rabu (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran, terdapat kemungkinan sidang MPR pada 9 Desember 2026 tidak dapat dilaksanakan secara sah. Mahfud menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa pengajuan calon wakil presiden pengganti harus dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR.

Namun, ia menyoroti adanya ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR yang menegaskan bahwa penghitungan waktu 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Atas dasar itu, Mahfud menilai jadwal sidang MPR perlu disesuaikan dengan tenggat waktu 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.

Ia memberikan contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, sidang MPR sebaiknya ditunda hingga 10 Desember 2026. Penghitungan tersebut, menurut Mahfud, juga berlaku apabila Presiden baru menyerahkan nama calon setelah kembali dari kunjungan luar negeri. Dalam kondisi tersebut, tenggat 14 hari kerja harus dihitung sejak tanggal penyerahan nama calon kepada MPR.

Mahfud menilai penyesuaian jadwal berdasarkan 14 hari kerja merupakan pilihan yang lebih aman untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghitungan 14 hari kerja tersebut tetap harus berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Mahfud menyebut persoalan penghitungan waktu tersebut mungkin terlihat sepele. Namun, menurutnya, hal itu penting diperhatikan agar tidak berkembang menjadi persoalan politik baru. "Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," tulis Mahfud dalam unggahannya.

Respons Warganet: Ada yang Mengingatkan Konstitusi hingga Mengkritik Mahfud

Unggahan Mahfud tersebut turut memancing beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah komentar memperlihatkan respons terkait kepatuhan terhadap konstitusi, dinamika politik, hingga kritik terhadap pernyataan Mahfud.

Akun @Ari3Pras mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dianggap remeh karena menyangkut konstitusi. Ia menilai pelanggaran terhadap aturan konstitusi berpotensi dilakukan tanpa keraguan apabila tidak mendapatkan perhatian serius. "Jangan meremehkan konstitusi, melanggar konstitusi pun bisa dilakukan tanpa ragu," tulis akun tersebut.

Sementara itu, akun @ASugiantokizzer menyoroti kemungkinan munculnya dinamika politik apabila kursi wakil presiden menjadi rebutan antar-kelompok yang berkepentingan. Akun tersebut menggambarkan situasi politik yang berpotensi diwarnai persaingan dan konflik antar-kelompok pendukung. Ia juga menilai pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri apabila tidak memiliki sikap saling menghargai.

Komentar lain datang dari akun @imamuhurriya yang justru mempertanyakan waktu penyampaian peringatan Mahfud. Ia menyebut persoalan tersebut pernah disinggung oleh Anies Baswedan dalam debat pemilihan presiden sebelumnya. "Ngingetinnya TELAT pak, saya masih rispek pak Anies yg mention ini dari debat pilpres kemarin. Recently (red, belakangan ini) pernyataan Anda semakin ga bermutu," tulis akun tersebut.

Adapun akun @EmhaArief17421 memberikan respons berbeda. Ia mengapresiasi Mahfud yang mengingatkan ketentuan undang-undang, tetapi sekaligus menyindir bahwa pihak yang diingatkan justru dinilai tidak konsisten dalam menaati peraturan perundang-undangan. "Pak mahfud udah baik ngingetin berdasar UU tp p md lupa ya klo mereka scr umum gk taat UU," tulis akun tersebut.

Berdasarkan tangkapan layar yang disertakan, unggahan Mahfud MD dipublikasikan pada pukul 09.49 WIB, 20 November 2026. Hingga tangkapan layar tersebut diambil, unggahan itu tercatat memperoleh sekitar 506 ribu tayangan, 1.500 kali dibagikan ulang, 6.400 tanda suka, dan 305 balasan.

kontak kami

inisiatifonline@outlook.co.id

+6288906160520

Dibangun pada 2025