Mahfud MD Soroti Purbaya Usai Dicopot: Komunikasi Publiknya Buruk, Substansinya Tak Beres
Mahfud juga menilai Purbaya tidak semestinya menyampaikan sejumlah persoalan fiskal daerah secara terbuka dengan cara yang menimbulkan keresahan. Ia menyinggung pernyataan mengenai sekitar 490 daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar pegawai.
BERITA-POLITIK HUKUM
Edi.
9/15/20263 min read
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan. Mahfud menilai pergantian tersebut merupakan langkah Presiden untuk memperbaiki kondisi Kementerian Keuangan sekaligus merespons keluhan masyarakat terhadap kinerja kementerian tersebut.
Dalam podcast “Terus Terang” yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 September 2026, Mahfud mengatakan dirinya semula memiliki harapan besar terhadap Purbaya. Namun, setelah menjalani masa jabatan sebagai Menteri Keuangan, menurut Mahfud, terdapat persoalan mendasar dalam kinerja Purbaya.
“Memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, salah satu persoalan utama Purbaya adalah komunikasi publik. Ia menilai gaya komunikasi Purbaya tidak mencerminkan cara yang semestinya dilakukan seorang pejabat negara ketika menyampaikan kebijakan maupun menghadapi kritik. “Komunikasi publiknya buruk,” ujar Mahfud.
Ia menilai Purbaya kerap menyampaikan seolah-olah berbagai persoalan ekonomi dapat diselesaikan dengan mudah. Sikap tersebut, menurut Mahfud, justru dapat membangun ekspektasi berlebihan di tengah masyarakat.
Mahfud juga menyinggung sejumlah pernyataan Purbaya yang dianggap meremehkan pihak lain. Ia menyebut terdapat seorang pakar yang pernah mendapat respons dari Purbaya dengan pertanyaan mengenai kapasitasnya sebagai ekonom.
Menurut Mahfud, pola komunikasi semacam itu tidak tepat bagi seorang pejabat publik. Terlebih, seorang menteri seharusnya mampu membangun komunikasi yang dapat memberikan pemahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain persoalan komunikasi, Mahfud juga mengkritik substansi kebijakan yang dijalankan Purbaya. Ia menilai sejumlah janji dan pernyataan yang pernah disampaikan tidak semuanya dapat diwujudkan.
“Contoh dan janjinya gak ada yang bisa ditepati dan berubah macam-macam,” kata Mahfud dalam podcast tersebut.
Mahfud kemudian menyinggung persoalan penerimaan negara dan kebijakan perpajakan. Ia mengatakan pada masa Purbaya muncul keluhan masyarakat mengenai penarikan pajak, termasuk dari pelaku usaha rumahan. Menurut dia, berbagai keluhan tersebut semestinya menjadi perhatian dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
Selain itu, Mahfud mengungkit persoalan proyek Kereta Cepat Whoosh yang sebelumnya pernah dibahasnya bersama Purbaya. Ia menyoroti perubahan sikap mengenai penggunaan APBN serta mempertanyakan dokumen perjanjian proyek tersebut yang menurutnya tidak pernah terlihat di DPR.
Mahfud juga menilai Purbaya tidak semestinya menyampaikan sejumlah persoalan fiskal daerah secara terbuka dengan cara yang menimbulkan keresahan. Ia menyinggung pernyataan mengenai sekitar 490 daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar pegawai.
Menurut Mahfud, persoalan tersebut memang dapat menggambarkan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dinilai seharusnya lebih fokus mencari solusi.
“Harusnya menjadi bumper-nya presiden seorang menteri yang sedang aktif,” ujar Mahfud, yang dalam konteks pembicaraan tersebut menekankan pentingnya menteri menjadi bagian dari pihak yang menyampaikan optimisme pemerintah.
Mahfud juga menyinggung perselisihan terbuka antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta terkait dana bagi hasil. Ia menilai komunikasi semacam itu seharusnya tidak dilakukan melalui saling balas pernyataan di media.
“Harusnya telepon-teleponan aja toh. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, persoalan tersebut memperlihatkan kembali masalah komunikasi publik Purbaya yang dinilainya terlalu percaya diri. Ia membandingkan pernyataan Purbaya sebelum menjabat dengan kondisi ketika sudah berada di posisi Menteri Keuangan, termasuk terkait persoalan stabilitas rupiah.
Mahfud mengatakan seorang pejabat harus berhati-hati ketika membuat pernyataan mengenai persoalan ekonomi karena realitas pengelolaan keuangan negara tidak sesederhana yang terlihat dari luar.
“Komunikasi publiknya buruk, terlalu percaya diri berlebihan menganggap sesuatu itu mudah ditangani seperti menstabilkan rupiah,” ujar Mahfud.
Meski memberikan sejumlah kritik, Mahfud tidak menyampaikan penilaian bahwa seluruh perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan tidak memiliki arti. Ia menyebut Purbaya telah melewati sekitar satu tahun masa pemerintahan dan telah menjadi bagian dari perjalanan pengelolaan keuangan negara.
Mahfud juga menyampaikan ucapan selamat kepada Purbaya untuk melanjutkan perjalanan kariernya. Ia berharap Purbaya tetap dapat memberikan kontribusi meski tidak lagi memimpin Kementerian Keuangan.
“Selamat beristirahat dulu kepada Pak Purbaya. Jalan masih panjang, Anda masih muda, mudah-mudahan terus berkontribusi,” kata Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi keputusan Presiden mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara. Menurutnya, Suahasil merupakan birokrat profesional yang pernah bekerja bersamanya selama sekitar empat hingga lima tahun ketika Mahfud berada di pemerintahan.
Mahfud berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memperbaiki keadaan dan lebih banyak bekerja dibandingkan berbicara. “Mudah-mudahan Pak Suahasil ini orangnya gak banyak bicara, sebenarnya lebih melihat, lebih bekerja dan bagus,” ujarnya.
Mahfud juga mengapresiasi Presiden yang menurutnya tanggap terhadap keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan. Ia berharap pergantian tersebut tidak sekadar menjadi pergantian pejabat, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.