Merit, Keadilan, dan Masalah Meritokrasi

Dalam Merit and Justice, Amartya Sen memulai pembahasannya dari persoalan yang tampak sederhana tapi mendasar, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan “merit” atau jasa yang dianggap layak memperoleh penghargaan? Bagi Sen, kesulitan utama meritokrasi justru terletak pada ketidakjelasan konsep merit itu sendiri. Merit sering diperlakukan seolah-olah merupakan kualitas yang tetap, objektif, dan dapat dikenali secara universal. Namun, Sen berpendapat bahwa merit pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada apa yang dianggap sebagai kebaikan atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat.

Sen menyebut konsep merit sebagai sesuatu yang “fundamentally derivative”, yakni pada dasarnya bersifat turunan. Dengan kata lain, sesuatu disebut berjasa bukan semata-mata karena ia memiliki kualitas tertentu secara alamiah, melainkan karena kualitas atau tindakan tersebut dinilai berharga dalam kerangka tujuan tertentu. Karena itu, Sen menulis bahwa “the notion of merit is fundamentally derivative, and thus cannot but be qualified and contingent.” Artinya, pengertian merit secara fundamental bersifat turunan sehingga selalu memiliki kualifikasi dan bersifat kontingen.

Dari sini muncul persoalan penting. Jika merit bergantung pada gambaran mengenai masyarakat yang baik, maka tidak mungkin menentukan merit sepenuhnya terlepas dari pertanyaan mengenai tujuan sosial. Tindakan yang dianggap berjasa dalam suatu masyarakat belum tentu dipandang sama dalam masyarakat yang memiliki tujuan berbeda. Karena itu, Sen melihat adanya ketegangan antara kecenderungan untuk memahami merit sebagai sesuatu yang tetap dan absolut dengan karakter merit yang sebenarnya instrumental. Merit dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap sesuatu yang lebih dahulu dianggap bernilai.

Pandangan ini membawa Sen pada gagasan bahwa meritokrasi tidak dapat dianggap sebagai prinsip keadilan yang berdiri sendiri. Ia menulis bahwa “meritocracy, and more generally the practice of rewarding merit, is essentially underdefined”. Meritokrasi, dengan demikian, pada dasarnya belum memiliki definisi yang cukup lengkap. Kita belum dapat memastikan isi dan klaim keadilannya sebelum menentukan tujuan sosial yang hendak diwujudkan. Merit tindakan maupun orang yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dinilai secara independen dari pemahaman mengenai masyarakat yang baik atau setidaknya masyarakat yang dapat diterima.

Dengan cara ini, Sen menggeser pertanyaan tentang meritokrasi. Pertanyaannya bukan hanya “siapa yang paling berjasa?”, melainkan terlebih dahulu “berjasa untuk tujuan apa?”. Pergeseran ini penting karena penghargaan terhadap merit selalu mengandung asumsi mengenai keadaan sosial yang dianggap bernilai. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, pemberian penghargaan berdasarkan merit seolah-olah memiliki ukuran objektif yang sebenarnya belum ditentukan.

Sen kemudian membedakan dua cara utama dalam melihat merit. Pertama adalah merit sebagai insentif. Dalam pendekatan ini, suatu tindakan dihargai karena penghargaan tersebut diharapkan mendorong munculnya hasil yang baik. Kedua adalah merit sebagai kepatutan tindakan (action propriety), yakni penilaian terhadap suatu tindakan berdasarkan apakah tindakan itu sendiri benar atau patut, terlepas dari hasil yang ditimbulkannya.

Perbedaan tersebut menentukan cara kita memahami penghargaan. Dalam pendekatan insentif, tindakan dianggap berjasa karena penghargaan terhadapnya dapat menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Sen menekankan bahwa dalam pemikiran ekonomi kontemporer, pendekatan inilah yang paling dominan. Merit tidak terutama dipahami sebagai sesuatu yang secara intrinsik pantas dihargai, tetapi sebagai bagian dari mekanisme untuk mendorong perilaku yang menghasilkan konsekuensi tertentu.

Dengan demikian, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Penghargaan adalah alat. Sen menyatakan bahwa “The art of developing an incentive system lies in delineating the content of merit in such a way that it helps to generate valued consequences.” Artinya, seni membangun sistem insentif terletak pada bagaimana menentukan isi merit sehingga penghargaan tersebut membantu menghasilkan konsekuensi yang bernilai.

Reinterpretasinya menjadi cukup jelas, yaitu sebuah sistem tidak dapat disebut berhasil hanya karena ia memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dianggap berprestasi. Yang harus diperiksa adalah konsekuensi dari penghargaan tersebut. Jika penghargaan tidak menghasilkan tujuan yang dianggap bernilai, maka dasar instrumental dari penghargaan itu menjadi bermasalah.

Setelah merit dipahami secara instrumental, muncul persoalan berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan “konsekuensi yang bernilai”? Di sinilah Sen menunjukkan bahwa merit kembali bergantung pada konsepsi mengenai masyarakat yang baik. Jika masyarakat menganggap pengurangan ketimpangan ekonomi sebagai salah satu tujuan penting, maka penilaian terhadap merit juga harus memperhatikan apakah tindakan tertentu mengurangi atau justru memperbesar ketimpangan.

Sen memberikan contoh India setelah kemerdekaan. Sistem preferensi bagi kandidat dari kasta yang lebih rendah dalam pelayanan sipil tidak hanya dibela dengan alasan bahwa kelompok tersebut mengalami hambatan pendidikan dan sosial. Pembelaan lainnya adalah bahwa pengurangan ketimpangan sosial membutuhkan pemecahan monopoli efektif kelompok kasta atas dalam birokrasi. Kehadiran orang-orang dari latar belakang yang kurang beruntung dipandang dapat mengubah distribusi keadilan dan bantuan pemerintah. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai penyimpangan dari seleksi berdasarkan ujian dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan sosial yang lebih luas.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa ukuran merit tidak dapat dilepaskan begitu saja dari distribusi hasil. Jika kesetaraan merupakan bagian dari tujuan masyarakat, maka konsekuensi distributif harus masuk ke dalam penilaian mengenai tindakan mana yang layak diberi penghargaan. Sen secara eksplisit menolak gagasan bahwa merit memiliki suatu “natural order” yang berdiri independen dari sistem nilai. Menurutnya, sifat bergantung dari merit dan penghargaan terhadapnya harus dipahami secara lebih penuh untuk memahami jangkauan sistem berbasis merit.

Namun, persoalan merit tidak berhenti pada penentuan tujuan sosial. Sen juga menemukan ketegangan moral dan psikologis di dalam sistem penghargaan berbasis insentif. Jika penghargaan diberikan karena dampaknya terhadap perilaku, maka penghargaan itu sendiri tidak dianggap sebagai sesuatu yang bernilai secara intrinsik.

Di sinilah muncul paradoks. Jika sumber daya yang diberikan sebagai penghargaan sebenarnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang dinilai lebih berharga, maka secara sekilas akan lebih masuk akal jika sumber daya tersebut dialihkan. Tetapi tindakan semacam itu dapat menghilangkan insentif yang justru diperlukan untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Sen menjelaskan bahwa pemikiran tersebut menciptakan ketegangan karena masyarakat harus menerima sejumlah pemberian yang mungkin tidak dinilai menarik atau bahkan sangat tidak setara, tetapi dibenarkan secara instrumental karena dampaknya terhadap masyarakat.

Karena itu, ketimpangan yang muncul dari sistem insentif tidak dapat langsung dibenarkan hanya dengan mengatakan bahwa penerimanya “berjasa”. Jika dasar penghargaan itu instrumental, maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah tingkat penghargaan tersebut benar-benar diperlukan untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan.

Sen menggunakan persoalan pembayaran kepada eksekutif puncak sebagai salah satu contoh. Pembayaran yang sangat tinggi sering dibela berdasarkan alasan insentif, tetapi pertanyaannya adalah apakah pengurangan pembayaran tersebut benar-benar akan menghasilkan dampak negatif terhadap perilaku dan hasil. Hal yang sama berlaku dalam perdebatan mengenai upah minimum: perubahan penghargaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan mengenai keuntungan dan tenaga kerja, tetapi konsekuensinya perlu dinilai berdasarkan efek aktual, bukan sekadar asumsi mengenai insentif.

Dengan demikian, menurut kerangka Sen, pembenaran terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh meritokrasi tidak cukup dengan menunjuk pada prestasi. Kita perlu menunjukkan hubungan kausal antara penghargaan dan hasil yang hendak dicapai. Penghargaan yang tidak memberikan fungsi insentif yang diperlukan kehilangan sebagian dasar pembenarannya.

Sen kemudian membedakan penghargaan terhadap merit dengan meritokrasi dalam pengertian yang lebih kuat. Menurutnya, meritokrasi sering menambahkan unsur-unsur yang sebenarnya tidak diperlukan dalam sistem insentif.

Unsur pertama adalah personifikasi dan genetika. Dalam sistem insentif, yang dinilai pada dasarnya adalah tindakan. Namun, meritokrasi dapat menggeser perhatian dari tindakan kepada orang. Seseorang yang dianggap memiliki bakat atau kecerdasan tertentu dapat diperlakukan sebagai orang yang “lebih berjasa”, bahkan ketika bakat tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan tindakan atau konsekuensi yang baik. Sen melihat pergeseran ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan dasar instrumental dari sistem insentif.

Masalahnya menjadi lebih serius apabila bakat yang dianggap melekat pada seseorang kemudian diasosiasikan dengan karakteristik bawaan atau kelompok tertentu. Sen menunjukkan bahwa personifikasi semacam itu dapat digunakan untuk menerima ketimpangan yang sudah ada, termasuk ketimpangan yang mengikuti garis rasial atau etnis. Dengan demikian, suatu konsep merit yang semula digunakan untuk mendorong tindakan tertentu dapat berubah menjadi anggapan bahwa kelompok tertentu memang secara alamiah lebih layak memperoleh keberhasilan.

Unsur kedua adalah desert dan entitlement, gagasan bahwa seseorang yang dianggap berjasa secara intrinsik memang berhak mendapatkan penghargaan. Padahal, dalam pendekatan insentif, alasan seseorang dibayar lebih tinggi adalah karena pembayaran tersebut mungkin mendorong hasil yang lebih baik. Itu merupakan alasan instrumental, bukan pernyataan bahwa orang tersebut secara moral memang “berhak” menerima lebih banyak.

Sen memperjelas perbedaan ini melalui contoh ekstrem seorang pemeras. Secara instrumental, seseorang mungkin diberi sejumlah uang agar menyerahkan dokumen yang merugikan. Namun, pemberian uang tersebut sama sekali tidak berarti bahwa pemeras itu secara moral pantas mendapatkan uang karena memiliki kebajikan. Dengan demikian, efektivitas suatu penghargaan sebagai insentif tidak sama dengan klaim bahwa penerimanya memiliki hak intrinsik atas penghargaan tersebut.

Di sinilah meritokrasi dapat menghasilkan perubahan makna. Penghargaan yang pada awalnya hanya merupakan instrumen untuk menghasilkan konsekuensi tertentu dapat berubah menjadi semacam hak yang dianggap sudah melekat pada orang yang dinilai “merit”. Ketika itu terjadi, alasan instrumental yang semula menjadi dasar pemberian penghargaan menjadi kabur.

Unsur ketiga adalah ketidaktergantungan terhadap distribusi. Sistem penghargaan terhadap merit memang dapat menghasilkan ketimpangan. Tetapi bagi Sen, apakah ketimpangan tersebut dapat diterima sangat bergantung pada tujuan sosial yang digunakan untuk menilai konsekuensi.

Jika suatu masyarakat memasukkan preferensi terhadap kesetaraan ke dalam tujuan sosialnya, maka distribusi harus diperhitungkan ketika menentukan merit. Sen menulis bahwa “If the results desired have a strong distributive component, with a preference for equality, then in assessing merits ... concerns about distribution and inequality would enter the evaluation.” Artinya, apabila hasil yang diinginkan memiliki komponen distributif yang kuat dan mengutamakan kesetaraan, maka persoalan distribusi dan ketimpangan harus masuk dalam penilaian terhadap merit.

Namun, Sen menunjukkan bahwa meritokrasi modern sering bekerja dengan tujuan yang terutama berorientasi pada pencapaian agregat tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap ketimpangan. Bahkan, tujuan yang dipilih dapat secara implisit lebih menguntungkan kelompok yang sudah lebih beruntung. Akibatnya, sistem tersebut bukan hanya mempertahankan ketimpangan yang ada, tetapi dapat memperkuatnya.

Karena itu, ketimpangan tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang berada di luar pembicaraan tentang merit. Jika tujuan sosial mencakup kesetaraan, maka kesetaraan merupakan bagian dari persoalan merit itu sendiri. Sistem penghargaan harus dinilai bukan hanya berdasarkan siapa yang menerima penghargaan, tetapi juga berdasarkan struktur konsekuensi sosial yang dihasilkan.

Pada akhirnya, Sen membuat pembedaan penting antara penghargaan terhadap merit dan meritokrasi. Sistem penghargaan terhadap merit, dalam pengertian instrumental, dapat memiliki alasan yang kuat karena penghargaan berfungsi sebagai insentif untuk menghasilkan konsekuensi yang bernilai. Tetapi meritokrasi dalam pengertian yang lebih luas sering membawa serta asumsi tambahan, merit merupakan sifat pribadi, bahwa orang yang memiliki merit secara intrinsik berhak memperoleh lebih banyak, dan bahwa persoalan distribusi dapat dikesampingkan.

Ketiga tambahan tersebut, menurut Sen, bukan bagian yang niscaya dari pendekatan insentif. Ia menegaskan bahwa ketiganya justru dapat membawa sistem meritokratis semakin jauh dari dasar pembenarannya sendiri. Dalam kesimpulannya, Sen menyebut tiga penyimpangan tersebut sebagai kecenderungan untuk mencampuradukkan merit tindakan dengan merit orang, mengabaikan sifat instrumental penghargaan dengan menganggapnya sebagai hak intrinsik, serta mengeluarkan pertimbangan distributif dari tujuan yang digunakan untuk menentukan merit.

Karena itu, kalimat Sen yang paling menentukan untuk membaca keseluruhan esai Sen adalah bahwa “The rewarding of merit is, to adapt a Kantian distinction, a ‘hypothetical imperative’ that is dependent on the way we judge the success of a society; it does not involve a ‘categorical imperative’ on what should in any case be done.” Penghargaan terhadap merit merupakan “imperatif hipotetis” yang bergantung pada bagaimana keberhasilan suatu masyarakat dinilai; ia bukan “imperatif kategoris” mengenai sesuatu yang harus dilakukan dalam keadaan apa pun.

Dengan reinterpretasi ini, persoalan utama meritokrasi bukanlah sekadar apakah orang yang bekerja lebih keras atau memiliki kemampuan lebih tinggi patut mendapatkan lebih banyak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana suatu masyarakat menentukan apa yang dianggap bernilai, lalu bagaimana penilaian tersebut diterjemahkan menjadi sistem penghargaan. Merit baru memiliki makna ketika ditempatkan dalam tujuan sosial tertentu.

Maka, merit tidak dapat dipahami sebagai ukuran yang sepenuhnya bebas nilai. Ia merupakan bagian dari mekanisme sosial yang bergantung pada konsepsi mengenai masyarakat yang baik. Penghargaan terhadap merit dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan tujuan yang dinilai berharga, tetapi penghargaan itu sendiri tidak otomatis menjadi tujuan moral. Ketika penghargaan terhadap merit berubah menjadi keyakinan bahwa orang tertentu secara intrinsik lebih pantas mendapatkan keuntungan, hubungan antara merit dan fungsi insentif mulai terputus.

Dari perspektif Sen, persoalan keadilan akhirnya tidak selesai hanya dengan memastikan bahwa penghargaan diberikan kepada mereka yang dianggap paling berjasa. Kita juga harus mempertanyakan bagaimana merit didefinisikan, tujuan apa yang digunakan untuk menilainya, konsekuensi apa yang dihasilkan oleh sistem penghargaan tersebut, dan apakah distribusi hasil termasuk ke dalam tujuan sosial yang hendak dicapai. Dengan demikian, masalah meritokrasi bukan sekadar masalah tentang siapa yang memperoleh penghargaan, tetapi tentang bagaimana suatu masyarakat menentukan apa yang layak dihargai dan untuk tujuan apa penghargaan itu diberikan.

kontak kami

inisiatifonline@outlook.co.id

+6288906160520

Dibangun pada 2025