Micheál Martin di PBB: Irlandia Sebut Dunia Gagal Lindungi Palestina

Kepala Pemerintahan Irlandia Micheál Martin menyebut komunitas internasional telah gagal melindungi Palestina dalam pidatonya pada Debat Umum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York. Ia menyerukan penguatan kerja sama internasional dan menegaskan perlunya penyelesaian konflik melalui hukum internasional, diplomasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam pidatonya, Martin menggambarkan dunia saat ini berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Menurut dia, konflik bersenjata berdampak besar terhadap kelompok paling rentan, sementara krisis iklim, kemunduran hak asasi manusia, serta perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru.

"Jawaban terhadap dunia yang berada di bawah tekanan bukanlah lebih sedikit kerja sama internasional. Jawabannya adalah lebih banyak," kata Martin. Ia menambahkan bahwa melemahnya prinsip-prinsip internasional bukan alasan untuk meninggalkannya, melainkan untuk mempertahankannya.

Martin mengatakan sistem multilateral yang berpusat pada PBB telah berkontribusi terhadap berbagai kemajuan, termasuk pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta ketahanan pangan dan gizi.

Ia juga menyinggung posisi Irlandia yang saat ini memegang kepemimpinan Dewan Uni Eropa. Menurut Martin, prinsip "strength with unity" atau kekuatan melalui persatuan menjadi salah satu dasar pendekatan Irlandia terhadap Uni Eropa sekaligus visinya terhadap PBB.

Hak perempuan dan Afghanistan

Martin kemudian menyoroti persoalan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak perempuan. Ia menyebut Afghanistan sebagai salah satu contoh paling jelas mengenai kemunduran hak tersebut.

Menurut Martin, perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menghadapi pembatasan terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan publik, serta kebebasan lainnya.

"Ini adalah krisis hak asasi manusia yang mendalam," katanya. Martin menyerukan agar komunitas internasional tidak terbiasa dengan situasi tersebut hanya karena isu Afghanistan tidak lagi selalu menjadi pemberitaan utama.

Martin mengatakan Irlandia berkomitmen terhadap prinsip universalitas, ketidakterpisahan, dan penerapan hak asasi manusia secara setara. Ia menyebut Irlandia sedang mengupayakan pemilihan untuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2027–2029.

Irlandia dukung Ukraina dan ICC

Mengenai perang Ukraina, Martin mengatakan serangan Rusia terhadap kota-kota Ukraina terus berlangsung. Ia menyebut serangan pesawat nirawak dan rudal terhadap wilayah perkotaan Ukraina meningkat dan berdampak terhadap warga sipil.

Martin menilai perubahan perbatasan dengan kekuatan militer bertentangan dengan Piagam PBB. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah berlaku secara setara bagi semua negara.

"Irlandia berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina dan akan terus melakukannya," kata Martin. Ia juga mengatakan Irlandia akan terus mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia.

Martin sekaligus menegaskan dukungan Irlandia terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Menurutnya, tidak boleh ada impunitas terhadap kejahatan perang, baik di Ukraina maupun di tempat lain.

Ia kemudian mengaitkan persoalan Ukraina dengan tantangan terhadap tatanan hukum internasional. Menurut Martin, aturan dan institusi yang dibangun selama beberapa generasi dimaksudkan untuk melindungi hak, keamanan, serta kedaulatan negara dan masyarakat.

Seruan menghentikan perang Sudan

Sudan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pidato Martin. Ia mengatakan konflik di negara tersebut telah berlangsung dengan dampak kemanusiaan yang besar dan menyerukan kepada seluruh negara serta aktor eksternal untuk menghentikan tindakan mempersenjatai, membiayai, maupun memungkinkan perang.

Martin menyebut jutaan warga Sudan mengungsi dari rumah mereka, sementara jutaan lainnya menghadapi tingkat kelaparan yang kritis dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Ia juga menyinggung dugaan pelanggaran hukum internasional, termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, serta penghancuran sarana kehidupan.

"Sudan telah menjadi perang yang terlupakan meskipun dampaknya sangat menghancurkan," kata Martin. Ia menyerukan perhatian dan solidaritas terhadap masyarakat Sudan sebagaimana diberikan kepada krisis di wilayah lain.

"Komunitas internasional telah gagal terhadap Palestina"

Porsi penting pidato Martin kemudian diarahkan pada situasi Palestina, terutama Gaza dan Tepi Barat. Martin mengatakan rencana perdamaian di Gaza yang disepakati pada Oktober sebelumnya belum mengubah kondisi di lapangan secara mendasar.

Ia menyinggung berlanjutnya serangan Israel dan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan. "Komunitas internasional secara keseluruhan telah gagal terhadap Palestina," kata Martin.

Menurut Martin, penyelesaian yang dianggapnya dapat menjadi jalan keluar dari konflik berkepanjangan adalah keberadaan negara Palestina dan negara Israel yang hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan, dan martabat.

Ia mencatat adanya sejumlah perkembangan yang disebutnya sebagai tanda kemajuan, termasuk semakin banyak negara yang mengakui Palestina dan dukungan luas negara-negara anggota PBB terhadap Deklarasi New York. Namun, Martin mengatakan waktu untuk mempertahankan prospek solusi dua negara semakin terbatas.

Martin juga menyoroti perkembangan permukiman Israel di Tepi Barat. Ia mengatakan perluasan permukiman telah mengurangi prospek tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Martin mengutip pernyataan Perdana Menteri Israel yang menurutnya menunjukkan adanya upaya untuk menutup kemungkinan berdirinya negara Palestina. Ia juga menyinggung kondisi kemanusiaan di Gaza, termasuk persoalan tempat tinggal, makanan, dan bantuan kemanusiaan.

"Jangan sampai dikatakan bahwa kita tidak tahu. Jangan sampai dikatakan bahwa kita tidak bertindak," ujar Martin.

Ia juga menyebut kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat serta pengusiran masyarakat Palestina. Martin merujuk pada laporan PBB mengenai serangan terhadap warga Palestina dan mengatakan kondisi tersebut semakin memperdalam konflik dan penderitaan.

Martin mengatakan Irlandia telah mengambil langkah bersama negara lain untuk melarang impor barang dari permukiman. Ia juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Internasional telah menyatakan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki ilegal.

Sikap terhadap Iran dan konflik di Teluk

Berbicara mengenai konflik di kawasan Teluk, Martin mengatakan situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan berdampak luas. Ia menyerukan kembalinya negosiasi yang bermakna dan dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak. Dalam konteks Iran, Martin mengatakan Iran harus menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangganya serta mengakhiri aktivitas yang menurutnya mengganggu stabilitas kawasan, termasuk serangan terhadap kapal di Selat Hormuz.

"Kapal-kapal harus diizinkan melintasi selat tersebut dengan aman dan tanpa pungutan, sesuai dengan hukum internasional," katanya. Martin juga menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pada saat yang sama, ia menyerukan dialog untuk mencapai penyelesaian melalui perundingan. "Jika kita ingin membangun stabilitas yang lebih besar, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir," ujar Martin.

Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian

Martin turut membahas Lebanon dan peran Irlandia dalam misi penjaga perdamaian PBB. Ia mengatakan tentara Irlandia telah bertugas di Lebanon sejak 1978 dalam operasi penjaga perdamaian PBB.

Irlandia, kata Martin, akan terus bekerja sama dengan Lebanon, Uni Eropa, dan mitra internasional lainnya untuk mendukung masa depan Lebanon yang damai dan aman.

Ia juga mengecam serangan Hezbollah terhadap Israel dan menyerukan agar serangan tersebut dihentikan. Pada saat yang sama, Martin meminta Israel menarik kehadiran militernya dari Lebanon selatan dan menghentikan operasi militernya di wilayah tersebut. Menurut Martin, respons Israel telah "sepenuhnya tidak proporsional".

Dorong reformasi PBB

Selain membahas berbagai konflik, Martin menyerukan reformasi terhadap sistem PBB. Ia mengatakan reformasi diperlukan agar organisasi tersebut mampu menghadapi perubahan dunia yang berlangsung cepat.

Menurutnya, proses reformasi tidak akan berhasil jika negara-negara anggota tidak memberikan dukungan politik, finansial, dan tindakan nyata kepada PBB.

Martin juga mengkritik penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, veto telah terlalu lama menghambat Dewan Keamanan dan mengikis legitimasi lembaga tersebut.

Ia menyerukan agar komposisi Dewan Keamanan lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini, termasuk dengan mengatasi keterwakilan negara-negara Afrika yang menurutnya masih kurang serta memastikan suara negara-negara kecil dan rentan dapat didengar.

Krisis iklim dan masa depan PBB

Pada bagian akhir pidatonya, Martin menyoroti krisis iklim. Ia menyebut banjir besar dan kebakaran hutan sebagai contoh dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Martin memuji Perjanjian Paris sebagai contoh hasil yang dapat dicapai melalui kerja sama antarnegara. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres atas kepemimpinannya selama hampir satu dekade dan upayanya mendorong negara-negara menghadapi krisis iklim.

Martin menutup pidatonya dengan menegaskan kembali pentingnya PBB sebagai wadah kerja sama antarnegara. "Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan segala ketidaksempurnaannya, tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar umat manusia," katanya. Menurut Martin, perdamaian, martabat, dan kemajuan paling baik dijamin ketika negara-negara bekerja sama.

Pidato Martin disampaikan dalam rangka Debat Umum Sidang Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York. Debat Umum berlangsung pada 22–26 September dan dilanjutkan pada 28 September 2026. Forum ini menjadi agenda tahunan ketika kepala negara, kepala pemerintahan, dan perwakilan tingkat tinggi negara anggota menyampaikan posisi serta prioritas mereka mengenai persoalan global.

Sidang Umum PBB ke-81 mengangkat tema "Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all", atau memulihkan kepercayaan dan mengelola transformasi menuju PBB yang memberikan hasil bagi semua. PBB menyebut Debat Umum sebagai forum tahunan bagi para pemimpin dunia untuk membahas persoalan global serta mencari solusi atas tantangan yang saling berkaitan, termasuk perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

kontak kami

inisiatifonline@outlook.co.id

+6288906160520

Dibangun pada 2025