Skema Gibran Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan: Prabowo Berhak Ajukan Pengganti Gibran, MPR Memutus
"Kalau mundur enggak ada lagi. Karena kalau pakai dua pertiga hadir, dua pertiga setuju itu kalau yang bersangkutan dimundurkan karena dia tidak mau mundur. Kalau sudah mundur sendiri untuk apa itu?" kata Mahfud.
BERITA-POLITIK HUKUM
Edi.
11/11/20263 min read
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan mekanisme konstitusional penggantian Wakil Presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau diberhentikan melalui proses pemakzulan. Menurut Mahfud, kewenangan mengusulkan calon pengganti berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan keputusan untuk memilih Wakil Presiden baru merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Penjelasan tersebut disampaikan Mahfud dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official berjudul "MAHFUD MD: MENYADAP PRESIDEN, MAKAR!" yang diunggah pada Selasa, 10 November 2026. Dalam perbincangan bersama host Rizal, Mahfud menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar, kalau misalnya Presiden atau Wakil Presiden itu berhenti, kemudian kalau Presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dia calonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR," kata Mahfud.
Dengan demikian, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, Prabowo berwenang mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR. Mahfud menegaskan bahwa penentuan kedua nama tersebut merupakan hak Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Ia mengatakan Presiden dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai-partai politik koalisi, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat sipil sebelum menentukan calon. Namun, proses konsultasi tersebut tidak mengubah kewenangan konstitusional Presiden dalam mengajukan dua nama.
"Secara etis biasanya prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya biar enak partai-partai koalisinya. Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden," ujar Mahfud.
Mahfud juga meminta masyarakat tidak terlalu dini memperdebatkan nama-nama yang berpotensi menggantikan Gibran. Menurutnya, persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah proses pemberhentian atau pengunduran diri Wakil Presiden. Adapun mengenai calon pengganti, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama sesuai ketentuan konstitusi.
Ketika Rizal meminta pendapatnya mengenai sejumlah nama yang berpotensi menggantikan Gibran, Mahfud mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang paling dipercaya Prabowo untuk mendampinginya. "Saya enggak tahu siapa orang yang paling bisa dipercayai oleh Presiden. Presiden sendiri yang tahu," katanya.
Mahfud juga menolak berspekulasi dengan menyebutkan nama-nama tertentu, termasuk pihak yang sebelumnya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Ia menilai Presiden sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menentukan calon pengganti tanpa intervensi berupa tuntutan agar memilih sosok tertentu. "Jangan berharap kira-kira begitu. Biar aja terserah Presiden, Presiden biar tidak mengganggu ini, mengganggu proses yang sedang berlangsung ini," ujar Mahfud.
Selain menjelaskan mekanisme penggantian Wakil Presiden, Mahfud membahas perbedaan konsekuensi antara pengunduran diri dan pemakzulan. Ia menilai pengunduran diri Gibran akan menjadi pilihan yang lebih cepat dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dibandingkan proses pemakzulan.
Menurut Mahfud, jika Gibran bersedia mengundurkan diri, proses pemakzulan tidak perlu dilanjutkan karena tujuan pemberhentian jabatan sudah tercapai. "Pokoknya kalau mundur itu jauh lebih bagus daripada buang-buang waktu," katanya.
Namun, Mahfud menegaskan bahwa proses pemakzulan tidak seharusnya dihentikan hanya karena muncul pernyataan atau rencana pengunduran diri. Selama pengunduran diri belum benar-benar dilakukan, proses politik di DPR tetap dapat berjalan. "Menurut saya lebih baik karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu," ujar Mahfud.
Ia menjelaskan bahwa proses pengunduran diri dan pemakzulan dapat berjalan secara paralel. Apabila dalam proses tersebut Gibran kemudian menyampaikan pengunduran dirinya, pembahasan selanjutnya beralih pada pemberhentian karena pengunduran diri tersebut.
Mahfud juga menerangkan bahwa persyaratan persetujuan dua pertiga anggota MPR dalam mekanisme pemberhentian tidak berlaku apabila Wakil Presiden mengundurkan diri secara sukarela. Meskipun demikian, pengisian jabatan yang kosong tetap memerlukan proses di MPR.
"Kalau mundur enggak ada lagi. Karena kalau pakai dua pertiga hadir, dua pertiga setuju itu kalau yang bersangkutan dimundurkan karena dia tidak mau mundur. Kalau sudah mundur sendiri untuk apa itu?" kata Mahfud.
Ketentuan yang menjadi dasar penggantian Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, baik kekosongan jabatan terjadi karena Wakil Presiden mengundurkan diri maupun diberhentikan, mekanisme pengisian jabatan penggantinya mengacu pada ketentuan konstitusi tersebut.
Mahfud menegaskan bahwa kewenangan Presiden mengajukan dua calon dan kewenangan MPR memilih salah satunya merupakan mekanisme yang sudah tersedia. Karena itu, ia meminta agar perdebatan mengenai sosok pengganti tidak menghambat penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menolak wacana agar Presiden Prabowo ikut mengundurkan diri bersama Gibran. Menurutnya, persoalan yang sedang dibicarakan berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden dan tidak memiliki alasan konstitusional untuk menyeret Presiden ke dalam proses pemberhentian yang sama. "Enggak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa," kata Mahfud.
Ia menilai penyelesaian persoalan Gibran harus tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional. Setelah posisi Wakil Presiden kosong, proses pengisian jabatan dapat dilakukan sesuai kewenangan Presiden dan MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945.