Sugiono di PBB: Indonesia Dorong Multilateralisme yang Lebih Tangguh Serta Mencalonkan Diri Sebagai Dewan Keamanan PBB
Dalam pidatonya, Sugiono kemudian menempatkan Palestina sebagai salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip sistem multilateral. Ia mengatakan hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri.
BERITA-POLITIK INTERNASIONAL
Edi.
9/27/20266 min read
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya membangun multilateralisme yang tangguh, adaptif, dan mampu menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat dunia. Menurut Sugiono, sistem multilateral tidak boleh ditinggalkan ketika menghadapi berbagai krisis, melainkan harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan abad ke-21.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono saat mewakili Indonesia dalam Debat Umum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di Markas Besar PBB, New York.
Dalam pidatonya, Sugiono mengaitkan sejarah berdirinya Indonesia dan PBB. Ia mengatakan 81 tahun lalu keduanya lahir dari situasi dunia yang hancur akibat Perang Dunia II dengan keyakinan bersama bahwa masa depan umat manusia tidak boleh kembali diserahkan kepada perang dan perpecahan.
"81 tahun yang lalu, dari abu Perang Dunia Kedua, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir," kata Sugiono. Menurut dia, keduanya muncul dengan janji untuk membangun masa depan yang damai.
Sugiono mengatakan delapan dekade terakhir menunjukkan berbagai kemajuan, mulai dari berakhirnya kolonialisme, meningkatnya keterhubungan ekonomi melalui globalisasi, perkembangan teknologi, hingga kemajuan pembangunan yang meningkatkan kehidupan miliaran manusia.
Namun, menurut dia, kemajuan tersebut tidak berlangsung secara linear. Dunia juga menghadapi krisis keuangan, pandemi global, bencana iklim, persaingan geopolitik, dan berbagai konflik.
Dari berbagai perubahan dan krisis tersebut, Sugiono mengatakan ada satu pelajaran yang tetap relevan, yakni multilateralisme harus memiliki ketahanan. "Multilateralisme yang tidak dapat memberikan hasil akan membuat kita kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan tanpa kepercayaan, multilateralisme tidak akan bertahan," ujarnya.
Ketahanan nasional sebagai dasar
Sugiono kemudian menjelaskan konsep ketahanan nasional yang telah dikembangkan Indonesia sejak dekade 1960-an. Menurut dia, konsep tersebut digunakan untuk menjaga identitas, kedaulatan dan persatuan Indonesia sekaligus mempertahankan pembangunan di tengah berbagai tantangan.
Ia mengatakan ketahanan sebuah negara pada akhirnya bertumpu pada masyarakatnya. "Suatu bangsa tangguh ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ketika petani dapat berproduksi. Ketika pekerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Dan ketika anak-anak dapat belajar, tumbuh, dan bermimpi tentang masa depan mereka," kata Sugiono.
Dalam konteks Indonesia, ia menyebut ketahanan pangan dan keamanan energi sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. Pemerintah juga, menurut Sugiono, perlu berinvestasi pada pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.
Pada saat yang sama, Indonesia disebut tengah membangun perekonomian yang mampu menghadapi guncangan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat industri, dan meningkatkan kapasitas produktif.
Sugiono juga menempatkan keberagaman sebagai bagian dari ketahanan Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta orang, Indonesia, kata dia, belajar bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan dikelola, dihormati, dan dijadikan kekuatan melalui partisipasi demokratis, dialog, serta penghormatan terhadap perbedaan.
Ia juga mengaitkan ketahanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Sugiono, hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan kekerasan, tetapi juga dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Indonesia dorong ketahanan kawasan Asia Tenggara
Menurut Sugiono, negara yang tangguh di tingkat nasional akan memiliki kemampuan lebih besar untuk berkontribusi di luar batas negaranya. Ia memberi contoh ketahanan pangan Indonesia yang dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan regional dan global.
Demikian pula ketahanan energi Indonesia yang dinilai dapat mendukung transisi energi global. "Beginilah ketahanan nasional menjadi ketahanan kolektif dan beginilah ketahanan membantu kita memajukan SDGs," ujarnya.
Sugiono kemudian menghubungkan ketahanan Indonesia dengan kondisi Asia Tenggara. Ia menyebut kawasan tersebut memiliki salah satu populasi usia produktif terbesar di dunia dan telah menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, yang didukung pertumbuhan ekonomi digital.
Di kawasan tersebut, ASEAN disebut memainkan posisi sentral. Sugiono mengatakan negara-negara ASEAN memiliki sejarah, sistem politik, tingkat pembangunan, dan kepentingan nasional yang berbeda. Perbedaan itu membuat negara-negara anggota tidak selalu sepakat, tetapi ASEAN memilih untuk tetap bersama dan mempertahankan komunikasi. "Selama hampir enam dekade, ASEAN telah mengelola perbedaan, mempertahankan komunikasi, dan terus mencari titik temu," katanya.
Menurut Sugiono, persatuan dan sentralitas ASEAN memungkinkan negara-negara di kawasan berhubungan dengan berbagai mitra sekaligus mempertahankan ruang dialog dan kerja sama ketika persaingan strategis semakin meningkat. Ia juga mengatakan ASEAN harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kawasan yang lebih luas.
Indonesia mendorong reformasi sistem multilateral
Sugiono kemudian kembali membahas PBB. Menurut dia, ketahanan nasional dan regional perlu didukung sistem multilateral yang mampu menopangnya.
"PBB tetap sangat diperlukan," kata Sugiono. Menurut dia, PBB menyediakan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan konflik, menyediakan aturan bersama ketika kepentingan saling berhadapan, serta memungkinkan negara-negara menggabungkan kapasitas ketika tidak ada satu negara pun yang dapat bertindak secara efektif sendirian.
Namun, keyakinan terhadap PBB, menurut Sugiono, juga berarti meyakini bahwa organisasi tersebut harus berkembang mengikuti perubahan dunia. "Jawaban terhadap multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik," katanya.
Sugiono mengatakan sistem multilateral abad ke-21 harus lebih representatif, lebih gesit, dan lebih mampu menghasilkan keputusan serta tindakan yang memberikan hasil. Ia mengakui transformasi kelembagaan tidak dapat dilakukan dalam semalam. Namun, menurut dia, urgensi berbagai persoalan dunia mengharuskan negara-negara mulai bertindak sekarang.
Selain reformasi kelembagaan, Sugiono menilai arsitektur keuangan internasional juga perlu berkembang agar lebih mampu merespons kebutuhan negara-negara berkembang dan memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara tersebut untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri.
Indonesia soroti Palestina
Dalam pidatonya, Sugiono kemudian menempatkan Palestina sebagai salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip sistem multilateral. Ia mengatakan hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri. "Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip ini dan ujian terhadap hati nurani kita," kata Sugiono.
Sugiono menyebut kondisi di Gaza dan Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia mengaitkan pengalaman Indonesia dalam perjuangan melawan kolonialisme dengan dukungan konsisten terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
"Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi dan sampai negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud," ujarnya.
Menurut Sugiono, negara Palestina yang merdeka dan berdaulat harus diwujudkan berdasarkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional. Ia juga menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan.
"Palestina bukan hanya persoalan bagi satu kawasan. Ini adalah ujian apakah sistem multilateral dapat menegakkan prinsip-prinsip yang sejak awal diciptakan untuk dipertahankannya," kata Sugiono.
Indonesia siapkan peran dalam perdamaian dunia
Sugiono kemudian menyinggung konsep kepemimpinan Indonesia. Menurut dia, kepemimpinan bukan semata-mata soal memberikan perintah, melainkan juga memberikan teladan, membangun kepercayaan, serta memberdayakan pihak lain.
Ia menyampaikan penghargaan Indonesia terhadap Sekretaris Jenderal PBB António Guterres atas kepemimpinannya selama hampir satu dekade.
Sugiono mengatakan Guterres memimpin PBB melalui berbagai tantangan, termasuk perang, ketegangan geopolitik, pandemi global, keadaan darurat kemanusiaan, serta perubahan teknologi yang cepat.
Menurut Sugiono, sekretaris jenderal berikutnya akan menghadapi tanggung jawab penting untuk mempertahankan Piagam PBB, memperkuat organisasi, dan menerjemahkan multilateralisme menjadi hasil konkret bagi masyarakat.
Indonesia, kata Sugiono, siap mengambil bagian dalam upaya tersebut. Ia mengatakan konstitusi Indonesia mengamanatkan kontribusi terhadap dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sugiono juga menyebut kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi, termasuk dalam penyelesaian konflik di kawasan dan di luar kawasan.
Indonesia ajukan pencalonan Dewan Keamanan PBB
Dalam pidato tersebut, Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri untuk kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. "Indonesia mengajukan pencalonannya untuk kursi tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030," kata Sugiono. Ia mengatakan pencalonan tersebut membawa dua prinsip, yakni mendorong persatuan dan memajukan perdamaian.
Mendorong persatuan, menurut Sugiono, berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka. Sementara memajukan perdamaian berarti menegakkan hukum internasional dan menggunakan instrumen yang tersedia secara efektif.
Sugiono mengatakan Indonesia akan berupaya menjaga dialog, membangun titik temu, dan mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama praktis. Ia juga mengulang prinsip politik luar negeri Indonesia yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada tahun sebelumnya: "1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak."
Menurut Sugiono, pendekatan tersebut menjadi dasar keterlibatan Indonesia dengan berbagai mitra melalui ASEAN, G20, D-8, BRICS, MIKTA, dan PBB. "Indonesia akan memperluas persahabatan untuk menghasilkan kerja sama praktis," katanya.
Ketahanan sebagai pesan utama
Pada bagian penutup, Sugiono kembali menghubungkan pengalaman Indonesia melawan kolonialisme dengan cita-cita perdamaian dunia. Ia mengatakan Indonesia 81 tahun lalu berjuang melawan kolonialisme agar dapat menentukan masa depannya sendiri. Kini, menurut Sugiono, Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap masa depan yang damai bersama negara-negara lain.
Ia juga membawa kembali seruan Presiden Prabowo Subianto setahun sebelumnya agar negara-negara "semakin mendekat, bukan semakin menjauh".
Sugiono kemudian menekankan pentingnya membangun kekuatan bersama agar negara-negara mampu menghadapi krisis, kawasan dapat mempertahankan kerja sama, dan institusi internasional mampu memberikan hasil bagi masyarakat.
"Ketahanan bukan sekadar tentang bertahan menghadapi badai. Ketahanan adalah memiliki kekuatan untuk terus bergerak maju bersama," kata Sugiono.
Pidato Sugiono berlangsung dalam rangkaian Debat Umum Sidang Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York. Debat Umum berlangsung pada 22–26 September dan dilanjutkan pada 28 September 2026. PBB menjelaskan bahwa forum ini menjadi kesempatan bagi kepala negara, kepala pemerintahan, dan perwakilan tingkat tinggi negara-negara anggota untuk membahas persoalan dunia dan mencari solusi atas tantangan yang saling berkaitan.
Sidang Umum ke-81 mengusung tema "Restoring trust, managing transformation: a United Nations that delivers for all", atau memulihkan kepercayaan dan mengelola transformasi menuju PBB yang memberikan hasil bagi semua. Tema tersebut menempatkan persoalan kepercayaan terhadap sistem multilateral dan kemampuan PBB menghasilkan tindakan nyata sebagai salah satu perhatian utama sidang tahun ini.
Sugiono menjadi kepala delegasi Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-81 untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto. ANTARA sebelumnya melaporkan bahwa Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam Debat Umum pada Sabtu, 26 September 2026.